KEBIJAKAN penggunaan sepeda bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dinilai belum berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., yang menilai pelaksanaan kebijakan tersebut masih memerlukan evaluasi menyeluruh agar tujuan efisiensi dan efektivitas dapat tercapai.
Menurut Mita, salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan itu adalah banyaknya pejabat yang tidak berasal dari Kota Mataram. Kondisi tersebut membuat sebagian pejabat tidak dapat melaksanakan kebijakan penggunaan sepeda sebagaimana yang diharapkan pemerintah daerah.
“Di dalam pelaksanaannya banyak pejabat yang tidak berasal dari Kota Mataram, sehingga menyebabkan banyak pejabat tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Karena itu perlu dikaji ulang supaya rencana efisiensinya bisa berjalan maksimal,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp pekan kemarin.
Mita juga menyoroti minimnya penjelasan teknis sejak awal kebijakan itu diterapkan. Menurutnya, pemerintah belum memberikan gambaran jelas mengenai pola pelaksanaan di lapangan maupun mekanisme penerapan bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pejabat yang menjadi sasaran kebijakan.
“Sebenarnya sejak awal tidak pernah ada penjelasan teknis bagaimana pola pelaksanaannya dan bagaimana tanggapan kepala OPD atau pejabat sebagai pelaksana,” kata anggota dewan dua periode ini.
Selain itu, Mita menilai pengawasan di lapangan menunjukkan kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Hal itu terlihat dari minimnya penggunaan sepeda oleh pejabat yang seharusnya menjalankan program tersebut.
“Dari jumlah ketersediaan sepeda dan pengguna yang kami pantau di lapangan juga tidak terlihat pengguna sepeda. Padahal sepeda ini mudah diidentifikasi karena sudah ada identitas yang jelas dari produknya sendiri,” jelasnya.
Mita menambahkan, pemerintah juga perlu mengkaji kembali mekanisme dispensasi dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, apabila dispensasi diberikan tanpa aturan yang jelas, hal itu berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara OPD yang menjalankan kebijakan dan yang tidak menjalankannya.
“Dispensasi itu seperti apa? Apakah nantinya justru menimbulkan kecemburuan terhadap OPD pengguna dan yang tidak menggunakan. Ini perlu diperjelas supaya kebijakan bisa berjalan efektif,” ungkap Ketua DPC PKB Kota Mataram ini.
Mita menilai tujuan kebijakan untuk mengurangi kemacetan di Kota Mataram belum menunjukkan hasil signifikan. Ia menyebut kondisi lalu lintas di Kota Mataram masih tetap padat, khususnya pada jam berangkat dan pulang kerja.
“Kalau untuk mengurangi kemacetan, saya rasa jalan di Kota Mataram tetap saja akan terjadi kemacetan, apalagi di jam-jam pekerja atau pulang kerja,” kata anggota dewan dari dapil Sandubaya ini.
Meski demikian, ia mengakui penggunaan sepeda dapat mendukung pola hidup sehat bagi para pejabat maupun masyarakat. Namun, dari sisi efektivitas kebijakan publik, program tersebut dinilai masih belum maksimal.
“Kalau untuk pola hidup sehat tentu bisa saja, tetapi menurut saya masih kurang efektif,” pungkasnya. (fit)
