Mataram (Suara NTB) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Akhdiansyah menyambut baik rencana Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang akan memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Pemprov NTB.
Ia mengatakan pemberian tambahan insentif sebesar Rp540.000 per bulan per guru tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp11,39 miliar per tahun sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru paruh waktu.
“Ini langkah maju dan pemikiran progresif dari Gubernur NTB. Kami tentu mengapresiasi, kami sangat mendukung karena menyentuh langsung kesejahteraan guru,” ujar Akhdiansyah pada Selasa (5/5/2026).
Ia menegaskan bahwa agar rencana tersebut tidak berhenti pada wacana, pihaknya di Banggar akan memastikan akan mengawal program tersebut supaya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Sebagai anggota Banggar, kami akan memastikan program ini masuk dalam RKPD, KUA-PPAS, hingga kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan,” tegas politisi PKB itu.
Menurutnya, momentum Hardiknas tahun ini membawa harapan baru bagi para guru PPPK paruh waktu di NTB. Ia menilai bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Momentum 2 Mei itu memberi angin segar. Kesejahteraan guru paruh waktu harus benar-benar diperhatikan,” kata anggota DPRD NTB dari Dapil VI (Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima) ini.
Akhdiansyah memastikan akan terus mengawal agar komitmen pemerintah daerah tersebut direalisasikan secara berkelanjutan setiap tahun. Sehingga ada kepastian keberlanjutan terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru.
“Sebagai anggota Banggar yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan, kami akan mengawal agar gagasan ini benar-benar dituangkan dalam kebijakan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun kualitas pendidikan. “Pendidikan yang baik harus ditopang oleh kesejahteraan guru. Ini bagian dari amanah besar yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebutkan bahwa Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran untuk penghasilan tambahan minimal sebesar Rp500 ribu bagi 1.759 guru berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026.
Ia mengatakan kebijakan bagi guru PPPK paruh waktu ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Pemberian insentif tambahan ini mulai dilaksanakan pada September tahun 2026 ini. (ndi)
