Mataram (Suara NTB) – Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi,Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia menutup sejumlah program studi (Prodi) di perguruan tinggi, karena dianggap tidak relevan perlu dikaji secara serius. Kebijakan ini dinilai akan menimbulkan kekeliruan di masa depan.
Sejumlah Prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Bahkan, prodi-prodi di perguruan tinggi akan disesuaikan dengan delapan bidang industri strategis nasional, seperti kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, dan maritim.
Pemerhati Pendidikan dari Universitas Mataram, Sirajul Hadi mengatakan, wacana penutupan sejumlah prodi, khususnya yang menyasar jurusan keguruan dan pendidikan ini memerlukan kajian yang matang.
Menurutnya, meniadakan prodi yang dianggap tak memenuhi kebutuhan industrialisasi tidak bisa menjadi alasan yang tepat. Justru sebaliknya, prodi pendidikan merupakan sektor penting. Ia berpendapat bahwa sebuah bangsa tidak saja ditentukan oleh industri, tetapi ditentukan juga oleh watak, karakter anak-anak bangsa yang ada di dalamnya.
“Oleh sebab itu prodi pendidikan keguruan pendidikan tetap penting, justru perlu penguatan-penguatan dan penyesuaian,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (5/5).
Ia menyampaikan, salah satu alasan yang disampaikan oleh pihak kementerian dalam wacana penutupan ini adalah ketidaksesuaian antara jumlah lulusan prodi keguruan dan pendidikan tiap tahunnya dan terserap lapangan kerja.
Bagi Sirajul, justru kebijakan yang sudah berjalan selama ini tentang skema pengangkatan guru dan distribusi mungkin itu yang perlu ditinjau ulang. Ia mencontohkan, seperti kebijakan terkait status fungsi guru di sekolah dasar sebagai guru kelas yang berbeda dengan guru di SMP atau SMA sederajat.
“Kebijakan ini bagi saya penting ditinjau ulang, harusnya guru di SD itu adalah guru mata pelajaran yang memiliki keahlian dan keilmuan berbasis mapel,” tegasnya.
Selain kebijakan tersebut, beberapa kebijakan lain yang menyangkut pendidikan juga memerlukan atensi dari kementerian. Seperti halnya tentang kekurangan guru Bimbingan Konseling (BK) di satuan pendidikan jenjang SD.
Menurutnya, keberadaan guru BK amat penting untuk membentuk karakter serta memastikan perkembangan psikososial dan emosional anak sejak dini. “Dan banyak kebijakan lain lagi yang perlu ditelaah dan bahkan diubah, karena berlakunya sangat lama. Artinya bukan soal lulusan yang dianggap banyak, tetapi pada kebijakan dan skema pemanfaatan dan pendistribusian yang masih standarisasi dan aturan lama,” pungkasnya. (sib)
