Mataram (Suara NTB) – Kasus anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) bagi dunia pendidikan di NTB. Isu ini dinilai perlu menjadi atensi multipihak, agar tidak ada anak di daerah tersebut yang tidak dapat mengenyam pendidikan.
Berdasarkan data Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, jumlah ATS di NTB per Mei 2026, masih cukup tinggi yakni di angka 70.690 anak. Jumlah tersebut pernah naik signifikan pada awal 2026 yakni di angka 79 ribuan. Sementara itu, angka tersebut pernah turun dari 75 ribuan pada 2024 ke 71 ribuan pada 2025.
Angka ATS yang mencapai sekitar 70 ribu itu merupakan akumulasi dari tiga jenis antara lain, belum pernah bersekolah (BPB) yang mencapai sekitar 39 ribu atau 39,95 persen, kemudian drop out (DO) sekitar 16.280 anak, dan lulus tidak melanjutkan (LTM) yang mencapai 14.815.
Ketua Tim Kerja Kerja PAUD pada Balai Penjamin Mutu Pendidikan, Hari Nurhadi mengungkapkan, penyebab maraknya anak tidak sekolah bukan didasarkan faktor tunggal, melainkan akumulasi dari sejumlah persoalan. Diantaranya, ekonomi, sosial atau stigma dan kultur atau budaya.
“Memang faktor penyumbang ATS ini luar biasa beragam. Pertama, mungkin karena faktor ekonomi sangat dominan. Kedua, faktor mindset yang menganggap sudah bisa baca tulis, selesai. Saya sudah kenal uang, selesai, pergi ke Malaysia, TKI, dan seterusnya,” ungkap Hari.
Jumlah anak tidak sekolah menunjukkan tren fluktuatif ditengarai akibat minimnya intervensi pemerintah daerah. Intervensi yang dimaksud adalah upaya verifikasi dan validasi di lapangan. Verifikasi dan validasi ini dinilai penting sebab menurut Hari, tidak sedikit anak yang sudah bersekolah, tetapi tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan, karena data anak bermasalah.
Hari menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus ini, langkah yang diambil tidak saja mengajak anak tersebut bersekolah, tetapi upaya preventif juga diperlukan. Langkah preventif dilakukan untuk mencari akar persoalan yang melatarbelakangi mereka tidak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.
“Jadi yang terutama kita lakukan sebenarnya lebih kepada preventifnya, bagaimana pencegahan untuk anak ini tidak tidak lagi putus sekolah gitu. Nah, itu yang jadi concern (fokus) kami di tahun ini. Jadi kami sudah mencoba mengajak daerah-daerah, dinas terutama, bagaimana membuat tim penanganan ATS ini,” tutupnya. (sib)
