Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah fraksi di DPRD Lombok Barat (Lobar) menanggapi isu atau wacana dibangunnya gedung baru untuk wakil rakyat di seputaran areal Taman Kota dan Kantor Inspektorat. Pihak Dewan menolak wacana gedung baru tersebut, jika dibangun dari APBD. Dewan lebih setuju APBD diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
Seperti ditegaskan Anggota DPRD Lobar dari Fraksi PAN, Saeun. Politisi Dapil Gunungsari-Batulayar tersebut mengatakan bahwa belum pernah berpikir atau mendengar wacana soal pembangunan gedung baru untuk DPRD. “Saya pikir pemerintah dan DPRD itu, pasti sepakat bahwa saat ini belum layaklah untuk membangun gedung (baru) DPRD,” tegas Saeun, Kamis (7/5).
Menurutnya, prioritas yang utama adalah kepentingan masyarakat, baik menyangkut penanganan infrastruktur jalan dan lainnya. Terlebih saat ini banyak hal yang butuh penanganan mendesak seperti kejadian bencana menyebabkan jembatan putus dan jalan rusak.
Hal ini juga menyangkut fiskal daerah. Dengan kondisi fiskal saat ini, belum layak untuk pembangunan gedung dewan. Yang jelas Fraksi PAN seperti halnya fraksi-fraksi yang lain, tentu berpikir APBD itu untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Perindo Lobar Dr. Syamsuriansyah menegaskan gedung DPRD yang ada saat ini masih layak untuk digunakan.
“Artinya kalau anggarannya menggunakan APBN, kami setuju kalau kemudian ini (gedung) diperbaiki, atau dibangun baru. Tapi kalau misalnya ini menggunakan APBD, mohon maaf Fraksi Perindo saya katakan mewakili teman-teman saya di Fraksi, menolak,” tegasnya.
Sikap Fraksi Perindo tegas, agar APBD itu dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat yang jauh lebih membutuhkan. Seperti untuk penanganan rumah kumuh, jalan rusak, sekolah yang tidak layak, pemberdayaan perempuan, ibu rumah tangga, dan UMKM.
Menurutnya, lebih baik anggaran APBD dipergunakan untuk keperluan masyarakat tersebut daripada membangun gedung Dewan yang dinilai masih layak pakai. Terlebih gedung Komisi baru dibangun tahun lalu. Jika dibangun gedung baru DPRD, akan dipergunakan untuk apa gedung Komisi tersebut. “Sehingga pada akhirnya pemborosan,” imbuhnya.
Ia tak ingin, justru penilaian dari masyarakat jika gedung DPRD megah atau mewah, tetapi ada warga tinggal di rumah kumuh dan jalan rusak dan lainnya.
Hal senada disampaikan Fraksi PKB, Fauzi. Ia mengatakan, hal ini masih wacana yang belum diketahui sumbernya dari mana. Namun, ia menegaskan, gedung DPRD saat ini masih layak walupun dibangun sekitar tahun 1996.
Namun, di satu sisi, kalau Pemkab akan membangun sebanyak-banyaknya dari APBN, termasuk gedung DPRD, maka pihaknya sangat mendukung. Karena itu menurutnya hal ini menjadi bukti berhasilnya Pemkab melobi anggaran dari APBN. Politisi PKB itu lebih mendorong agar APBD itu untuk kepentingan rakyat.
“Kami lembaga DPRD ini, betul-betul prioritaskan (APBD) untuk masyarakat di Lobar,” pungkasnya.
Gedung yang Lebih Memadai
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengungkapkan, rencana pembangunan Gedung DPRD Lobar tersebut didasari oleh keinginan untuk memiliki gedung legislatif yang lebih memadai. Sebagai pusat pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat, gedung DPRD dinilai perlu memiliki fasilitas yang mumpuni agar fungsi pelayanan kepada publik dapat berjalan optimal.
“Rencana kita itu memang harus representatif dan bagus. Karena apa? Gedung DPR ini kan menerima aspirasi dari masyarakat, banyak yang datang, jadi harus mencerminkan hal itu,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas gedung mencerminkan bagaimana pemerintah menghargai proses demokrasi dan interaksi dengan warga. Meski urgensi pembangunan sudah terlihat, Bupati LAZ menekankan bahwa keputusan final tetap berada pada perhitungan kekuatan anggaran daerah.
Pemkab Lobar ridak ingin terburu-buru mengambil kebijakan tanpa didukung oleh ketahanan finansial yang sehat. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan kebutuhan layanan publik lainnya menjadi prioritas yang harus dijaga. Terkait kapan proyek ini akan mulai dieksekusi, Bupati menyatakan bahwa pemerintah masih perlu melakukan pemetaan lebih lanjut.
“Nanti kita lihat kemampuan fiskal lebih lanjut. Kalau kemampuan kita kurang, ya kita harus bekerja lebih giat lagi,” imbuhnya. (her)
