Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi II DPRD NTB dari fraksi partai Nasdem, Lalu Arif Rahman Hakim mendukung sikap tegas Pemprov yang menolak proyek pembangunan kereta gantung menuju Danau Segara Anak di kawasan puncak Gunung Rinjani. Ia menilai keputusan tersebut dinilai sudah cukup tepat.
Politisi partai Nasdem itu mengatakan bahwa proyek kereta gantung yang digagas PT Indonesia Lombok Resort (ILR) dengan nilai Rp6,7 triliun itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi semata. Tapi juga harus dilihat sisi lainnya, trutama mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
“Harus dilihat secara komprehensif, apa plus minus proyek ini. Apa dampak yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat lingkar kawasan, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Lalu Arif menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung investasi yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun jika manfaatnya tidak signifikan dan justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun kerusakan lingkungan. Maka proyek tersebut dinilai harus dikaji ulang dan layak untuk ditolak.
“Kalau proyek ini berdampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak ada dampaknya, ya harus ditinjau kembali,” katanya.
Dikatakan oleh anggota DPRD NTB dari dapil Lombok Tengah Utara ini bahwa salah satu aspek yang perlu diperhatikan ialah dampak langsung terhadap masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani.
Ia menilai keberadaan kereta gantung berpotensi mengurangi peran dan mata pencaharian porter dan pelaku wisata lokal. “Porter ini setiap hari mencari nafkah dengan mengangkut barang pendaki. Ketika ada kereta gantung, pekerjaan mereka juga terancam hilang,” tegasnya.
Meski demikian, Lalu Arif meyakini pemerintah daerah telah melakukan perhitungan matang sebelum mengambil keputusan untuk menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani.
“Pemerintah tentu punya hitung-hitungan plus minusnya. Kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa dipaksakan. Kita bekerja untuk rakyat NTB,” pungkasnya. (ndi)
