Giri Menang (Suara NTB) – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis pesantren resmi diluncurkan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Dusun Geresik, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Selasa (12/5/2026). SPPG ini diresmikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana.
Kehadiran program ini digadang menjadi percontohan nasional pelayanan gizi santri berbasis pesantren. Peresmian beroperasinya SPPG ini dihadiri juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, unsur Forkopimcam, Ketua Satgas MBG Lobar, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Kediri, Ketua Yayasan Nurul Hakim serta para kepala desa dan tokoh pesantren.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut keberadaan SPPG di lingkungan pesantren menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“SPPG di pesantren ini menjadi percontohan yang sangat baik. Santri mendapatkan makan bergizi, pesantren mendapat insentif, dan lahan pesantren bisa dimanfaatkan untuk mendukung rantai pasok pangan,” ujarnya.
Ia juga menilai fasilitas dapur dan sistem pelayanan di SPPG Nurul Hakim telah melampaui standar nasional, terutama dari sisi higienitas dan kualitas layanan makanan. SPPG di dalam pesantren akan membawa banyak manfaat. Sejauh ini, menurutnya, program MBG berjalan sangat baik dan sesuai harapan. Jutaan penerima manfaat bisa merasakan langsung dampak MBG.
Salah satunya di pondok pesantren. Di NTB, ada 13 pondok pesantren yang mengelola dapur MBG. Sebagian sudah beroperasi dan lainnya masih dalam proses. Dadan menilai sinergi antara BGN, pesantren, pemerintah daerah dan pusat sangat baik. Disebutkan, di Lombok Barat saat ini ada sekitar 126 SPPG. Artinya Rp126 miliar uang Badan Gizi Nasional beredar di Lombok Barat.
“Dari jumlah tersebut, 70 persen digunakan untuk bahan baku lokal. Sehingga petani, peternak dan nelayan yang senang dapat kebagian berkah program ini,” sambungnya.
Sementara untuk NTB sendiri,dari data uang badan gizi nasional yang sudah beredar di NTB sebesar Rp824 miliar. Untuk itu, Dadan berharap BGN terus bersinergi dengan gubernur, bupati, maupun pihak ponpes untuk menyukseskan program ini.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa pengembangan MBG berbasis pesantren di NTB terus diperluas. Saat ini, sebanyak 13 pesantren di Pulau Lombok telah mendapatkan titik layanan MBG mandiri. Menurut Iqbal, konsep closed loop ecosystem yang diterapkan pesantren menjadi kekuatan utama program tersebut karena melibatkan jamaah dan masyarakat sekitar dalam penyediaan bahan pangan hingga distribusi.
“Ada uang yang berputar di dalam pesantren. Yang memasok kebutuhan adalah jamaahnya sendiri, yang bekerja juga jamaahnya,” katanya.
Gubernur Iqbal menegaskan program MBG bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan investasi untuk menciptakan generasi emas Indonesia dalam 10 hingga 25 tahun mendatang.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharaf Mahfuz, menyampaikan total jumlah santri yang ada di Ponpes Nurul Hakim saat ini berjumlah sekitar 5.200 orang ditambah dengan tenaga guru sekitar 1.000-an. Sehigga keberadaan dapur SPPG Yayasan Nurul Hakim ini diharapkan bisa membantu penyediaan MBG.
Rencananya, akan ada dua dapur MBG yang akan didirikan oleh Yayasan Ponpes Nurul Hakim. memastikan pihaknya akan mengoperasikan dua dapur SPPG untuk melayani sekitar 5.600 santri dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren. “Dua dapur ini akan sangat membantu kebutuhan gizi santri kami,” ujarnya.
Yayasan juga menyiapkan lahan seluas lebih dari 11 hektar untuk mendukung pengembangan fasilitas program secara berkelanjutan.
Program SPPG berbasis pesantren diharapkan menjadi model nasional pelayanan gizi terpadu yang tidak hanya meningkatkan kesehatan santri, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. (her)
