Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu mendapatkan bantuan pembangunan puskesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2026. Pembangunan puskesmas ini tinggal kesiapan lahan.
Pj. Sekda Dompu, H. Khairul Insyan, SE., MM., dikonfirmasi pada,Jumat (15/5) mengatakan, pembangunan puskesmas merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan dengan anggaran Rp13 miliar lebih. Seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan puskesmas di Dompu Barat sudah dipenuhi. Kecuali, ketersediaan lahan.
“Untuk lahan kita rencanakan di sekitar area pemandian Madaprama. Luas lahan 4 hektare lebih. Lahan ini dulu direncanakan sebagai kawasan UMKM dan gerbang Kota Dompu,” ungkapnya.
Dikatakan, lahan ini masuk dalam kawasan hutan produksi karena dijadikan lahan Pohon Jati. Namun, lahan ini diduga dikuasai warga sebagai lahan pekarangan dengan bangunan pondok serta kebun. Karena masuk kawasan hutan kata Pj. Sekda, Pemda Dompu telah mengajukan ke Dinas LHK NTB untuk dialihkanfungsikan sebagai lokasi pembangunan Puskesmas Madaprama. “Kita ajukan ke DLHK untuk dialihkan untuk pembangunan puskesmas,” jelasnya.
Ia menjelaskan, wilayah Kecamatan Woja hanya dilayani oleh Puskesmas Dompu Barat untuk layanan kesehatan dasar. Padahal Kecamatan Woja sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Dompu,sehingga rasio warga yang dilayani mencapai 58.816 jiwa dan tersebar di 14 desa/kelurahan. Sementara idealnya, satu puskemas melayani maksimal 30 ribu jiwa penduduk.
Karena rasio jumlah penduduk yang sudah melebih kapasitas, Pemda Dompu sejak lama memperjuangkan tambahan satu puskesmas di Kecamatan Woja. “Pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu diperjuangkan untuk membangun puskesmas,” jelasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, pembangunan di bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana prasarana dan bukan pada pembangunan fisik. Namun, banyaknya gedung puskesmas yang tidak layak dan rasio pelayanan kesehatan yang berlebih sehingga pemerintah membenahi kebijakan dengan memulai pembangunan fisik puskesmas di 2026. “Ini tidak lepas dari hasil perjuangan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Bupati bahkan beberapa kali saat menghadap Menteri Kesehatan, pembangunan puskesmas ini selalu jadi permintaannya,” ungkapnya. (ula)
