Mataram (Suara NTB) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan 6.418 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Bantuan ini tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, menyasar masyarakat-masyarakat miskin yang ada di provinsi ini.
Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan tahun ini pusat mengalokasikan anggaran perbaikan untuk 400 ribu rumah se Indonesia. Jauh lebih tinggi dibanding tahun 2025 lalu. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Presiden Prabowo Subianto berbaik hati, luar biasa. Terlihat bagaimana tadi kita berbicara dengan masyarakat kita yang ada di NTT, Maluku, dan Bali,” ujarnya di Desa Dasan Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026.
Berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan, ia mengatakan masih banyak kawasan kumuh di NTB. Adanya program bedah rumah ini menurutnya menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan dan wilayah terpencil.
“Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak huni, sehingga negara hadir di daerah perbatasan,” katanya.
Dari total 400 ribu unit tersebut, 15 ribu difokuskan untuk wilayah kepulauan dan daerah perbatasan negara. Program itu menyasar sejumlah kawasan strategis seperti Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, hingga Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia.
Tak hanya berorientasi pada perbaikan hunian, program BSPS juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Pemerintah bahkan mengalokasikan sekitar 8 ribu unit bedah rumah khusus bagi masyarakat penderita tuberkulosis (TBC).
Selain itu, program ini juga dikaitkan dengan strategi besar Presiden dalam pengembangan sekolah rakyat dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat kecil.
“Kita mendukung untuk saudara-saudara kita yang mengalami TBC supaya lebih sehat, kita bedah rumahnya sekitar 8 ribu rumah,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) NTB Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan, total program BSPS yang dialokasikan untuk NTB mencapai 6.418 unit. Dari data awal yang diterima, salah satu wilayah yang tercatat mendapatkan alokasi yakni Kabupaten Lombok Barat dengan 500 unit bantuan.
Program BSPS ini, katanya berbeda dengan program RTLH yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi kawasan kumuh serta memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni.
“Ini sebenarnya sama tujuannya, untuk mengurangi kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Hanya nama programnya BSPS dari Kementerian PKP,” katanya.
Setiap penerima bantuan mendapatkan stimulan senilai Rp20 juta per unit. Dana tersebut dibagi menjadi Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tukang.
Menurutnya, bantuan yang diberikan umumnya dalam bentuk material bangunan agar proses renovasi rumah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat penerima. “Ini mungkin dalam bentuk bahan-bahan bangunan. Kalau bahan bangunan itu biasanya sampai dengan Rp20 juta per unit,” jelasnya. (era)
