Giri Menang (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengadakan program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku pada Selasa (19/5/2026) di Senggigi. Daerah yang mendapatkan juara diberikan insentif fiskal Rp1-3 miliar.
“Hari ini (tadi malam, red) kami memberikan award kepala kepala daerah (provinsi dan kabupaten), bagi daerah diberikan insentif fiskal yang mendapat award,” kata Tito Karnavian di Hotel Merumatta, Senggigi, Lombok Barat, Selasa (19/5).
Award atau apresiasi Pemkab berprestasi ini diikuti empat provinsi yakni NTB, NTT,Maluku dan Maluku Utara serta kabupaten/kota di masing-masing provinsi.
Dikatakan daerah yang mendapatkan juara akan diberikan insentif fiskal berupa stimulus dana tambahan untuk pemerintah daerah berdasarkan peringkat. Untuk Juara 1 diberikan insentif fiskal Rp3 miliar, juara 2 diberikan Rp2 miliar dan juara 3 diberikan Rp1 miliar. Insentif fiskal ini tentunya membantu Pemkab, terlebih bagi daerah yang berhasil mempertahankan prestasinya.
Dalam penilaian kemendagri mengacu pada empat indikator utama. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan data yang terukur dari Badan Pusat Statistik (BPS), di antaranya Penurunan stunting, Pengendalian inflasi, Penurunan tingkat kemiskinan dan Upaya penghapusan pengangguran.
Mekanisme pelaksanan Apresiasi Pemkab berprestasi ini menggunakan sistem Regional agar lebih adil dan setara. Dimaan pengukuran dan penilaian kinerja daerah dibagi berdasarkan wilayah regional (seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara, serta Jawa dan Bali).
Tujuannya kegiatan ini, untuk menstimulasi kepala daerah agar lebih kreatif dan optimal dalam bekerja, serta tidak hanya mengandalkan teguran atau sanksi atas kinerja yang buruk. Diketahui, pemerintah mengalokasikan total anggaran sekitar Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah pada 2026.
Di sisi lain, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerahnya. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri telah banyak membantu Pemerintah Provinsi NTB, terutama dalam mencari alternatif pendanaan melalui berbagai skema creative financing untuk mendukung pembangunan daerah.
Iqbal menilai dukungan tersebut sangat berarti, khususnya di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Berkat berbagai skema pembiayaan tersebut, pembangunan di NTB tetap dapat berjalan dengan baik. Ia juga meyakini kondisi serupa turut dirasakan oleh pemerintah provinsi lainnya di Indonesia. (her)
