Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) tengah berupaya memperjuangkan usulan perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) ke Pemerintah Pusat. Total anggaran yang untuk penanganan infrastuktur tersebut mencapai hampir Rp35 miliar. Langkah ini sebagai upaya memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Deny Arief Nugroho, S.T., M.E., mengungkapkan, usulan ini merupakan komitmen jangka panjang yang prosesnya sudah dikawal sejak tahun 2025 lalu. Pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan jajaran tingkat pusat demi memastikan usulan tersebut dapat segera terealisasi tahun ini.
Menurut Deny, langkah ini telah memasuki babak krusial setelah adanya pertemuan intensif dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada pekan lalu. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi lampu hijau bagi keberlanjutan proyek ini.
“Ya, ini minggu lalu sudah kita lakukan pembahasan dengan Dirjen SDA di Kementerian PU terkait ada sembilan usulan irigasi yang akan kita perjuangkan di skema Inpres. Dan ini sudah prosesnya dari 2025 sampai dengan sekarang masih kita lakukan pembahasan,” imbuhnya, Rabu (20/5/2026).
Pihaknya berharap pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir dan di tahun 2026 ini bisa terealisasi. Pihaknya mengusulkan sembilan usulan dengan total hampir kurang lebih sekitar Rp35 miliar. Secara rinci, Deny menjelaskan bahwa sembilan usulan infrastruktur tersebut mencakup rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, yakni Daerah Irigasi (DI) Keru, Sandik, Nyurbaya, dan Tibu Kuning.
Selain itu, terdapat usulan pembangunan Embung di Giri Tembesi melalui DI Pengge, serta rencana pembangunan tiga sumur bor. Namun, Deny mengakui bahwa usulan sumur bor masih menghadapi sedikit hambatan karena kebijakan pemerintah pusat yang saat ini lebih memprioritaskan penguatan pada jaringan irigasi permukaan.
Kendati demikian, Pemkab Lobar tetap optimis infrastruktur utama seperti rehabilitasi jaringan dan pembangunan embung dapat berjalan lancar demi meningkatkan masa tanam dan produktivitas petani lokal.
Selain mengandalkan dana Inpres untuk irigasi, Lobar juga telah mendapat dukungan sektor pengairan dari sektor lain. Deny menyebutkan bahwa bantuan berupa sekitar 50 unit pompa air telah disalurkan oleh Kementerian Pertanian untuk membantu sistem pengairan berbasis pompanisasi di lahan-lahan yang membutuhkan.
Guna mengantisipasi adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Lobar, Pemkab Lobar juga mengombinasikannya dengan program daerah yang menyasar langsung level akar rumput. Pemerataan pembangunan ini diakomodasi melalui program prioritas Bupati Lobar, yakni program Sejahtera dari Desa dengan alokasi Rp1 miliar per desa.
Melalui skema anggaran tersebut, setiap dusun akan mendapatkan stimulus sebesar Rp100 juta yang diakumulasikan menjadi Rp1 miliar di tingkat desa. Program ini tidak hanya mendorong transparansi anggaran di tingkat pemerintahan desa, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur skala kecil di setiap sudut Lobar dapat terpenuhi secara adil dan merata, mendampingi proyek-proyek strategis nasional yang sedang diperjuangkan di pusat. (her)
