Giri Menang (Suara NTB) – Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) program Rp1 miliar per desa yang telah dibagikan kepada 122 desa dan kelurahan. Pokir DPRD Lobar disinergikan untuk membiayai celah pembangunan demi mengatasi ketimpangan.
Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani mengatakan, pihaknya mendapatkan alokasi Rp1,1 miliar pada program Rp1 miliar per desa. Dana itu dialokasikan untuk berbagai program usulan, di antaranya untuk budi daya peternakan ayam, MCK, TPQ, kesehatan, dan program Baznas. “Termasuk pokir dewan juga di DIPA ini,” ujarnya kemarin.
Melihat alokasi bagi desa lain jumlahnya timpang, menurutnya, kemungkinan perlu penanganan yang bersifat mendesak sehingga alokasi anggaran di desa berbeda-beda. Ke depan ia optimis melihat kamus usulan tahun 2027, sudah dialokasikan Rp1 milar per desa Rp100 juta per dusun.
Ia pun merasa karena pihaknya sudah mengecek usulan Rp100 juta per dusun telah masuk, sehingga sangat mengena dirasakan oleh masyarakat. Karena merata semua dusun mendapatkan alokasi. Di desanya sendiri ada tujuh dusun. Usulan dari dusun rata-rata fisik, seperti rabat jalan dan lainnya.
Artinya di luar usulan dusun itu, pihak desa bisa mengusulkan program supaya genap pagu yang diusulkan minimal Rp1 miliar. Hal senada disampaikan Kades Banyu Urip Selamat Riadi. Desanya mendapatkan alokasi program Rp1 miliar per desa sebesar RP2,1 milar lebih.
Dirincikan, rP2,1 miliar itu dialokasikan masing-masing untuk peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat. Program kawasan pemukiman. Peningkatan sarana prasarana dan utilitas umum. Pembangunan dan pengelolaan sistem drainase. Pengelolaan pendidikan, berupa pembangunan toilet SDN 3 Banyu Urip. Dan program lain. “Di sini juga masuk juga pokir DPRD,” imbuhnya.
Program-program ini ujarnya, sesuai dengan usulan desa dalam Musrenbangdes. Menanggapi adanya kekhawatiran dari pihak legislatif bahwa program Rp1 miliar 1 desa ini akan menggerus program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Kepala Bapperida Lobar, Deny Arif Nugroho memberikan klarifikasi yang tegas. Menurutnya, kedua program tersebut tidak saling berbenturan, melainkan dirancang untuk saling melengkapi demi mengatasi ketimpangan wilayah.
“Sebenarnya ini tidak menggerus programnya teman-teman di DPRD, tetapi bagaimana kita berkolaborasi untuk mengatasi ketimpangan tadi. Jadi, kita berkolaborasi, saling menutupi, dan saling melengkapi,” tegas Kepala Bappeda.
Melalui sinkronisasi ini, program Pokir para anggota dewan dapat diarahkan untuk mengisi celah pembangunan di desa yang belum terakomodir oleh usulan Musrenbang, tentunya disesuaikan dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Sinergi ini juga menjadi jawaban atas instruksi Bupati Lobar agar tidak terjadi penumpukan proyek atau kegiatan pembangunan hanya di satu wilayah tertentu saja. “Itulah yang makanya Pak Bupati sampaikan bahwa jangan sampai menumpuk di satu wilayah. Harus ada pemerataan,” pungkas Deny. (her)
