Mataram (Suara NTB) – Persoalan permodalan usaha, bantuan sosial dan perbaikan infrastruktur dasar masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Mataram. Kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak warga berharap adanya dukungan lebih besar dari pemerintah, terutama dalam bentuk akses modal usaha yang tepat sasaran.
Demikian terungkap dalam rangkaian reses anggota DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM., yang berlangsung selama sepekan 18 – 23 Mei di Kecamatan Mataram. Munawir mengatakan bahwa berbagai aspirasi yang diterimanya dari masyarakat di daerah pemilihan tidak jauh berbeda dengan keluhan yang disampaikan warga di wilayah lainnya. Menurutnya, persoalan ekonomi saat ini menjadi perhatian utama masyarakat karena berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
“Modal usaha menjadi faktor utama yang banyak disampaikan masyarakat. Mereka merasakan sendiri bagaimana situasi dan kondisi saat ini cukup mengganggu aktivitas ekonomi mereka,” ujar Munawir saat ditemui usai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.
Selain kebutuhan modal usaha, masyarakat juga berharap adanya peningkatan bantuan sosial dari pemerintah. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi keluarga, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Munawir, banyak warga yang berupaya bertahan bahkan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan platform digital dan pemasaran secara daring. Namun, keterbatasan modal masih menjadi kendala utama yang menghambat perkembangan usaha mereka.
“Masyarakat sebenarnya sudah mencoba berkreasi dan beradaptasi, termasuk melalui penjualan secara online. Tetapi persoalan modal tetap menjadi sandungan yang paling sering mereka hadapi,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini.
Munawir menilai pemerintah perlu mencari formula atau model bantuan yang tepat agar persoalan permodalan masyarakat dapat diatasi tanpa menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Infrastruktur Dasar Masih Membutuhkan Perhatian
Selain persoalan ekonomi, masyarakat juga masih banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar di lingkungan tempat tinggal mereka. Aspirasi yang paling sering disampaikan antara lain terkait rumah tidak layak huni, atap rumah yang bocor, serta kebutuhan peningkatan kualitas jalan lingkungan.
Menurut Munawir, meskipun sejumlah program pembangunan telah berjalan, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran.
“Keluhan terkait infrastruktur masih cukup banyak. Ada rumah-rumah yang perlu dibantu, atap yang bocor, dan jalan lingkungan yang masih membutuhkan perbaikan,” katanya.
Fokus pada Kebutuhan Dasar Masyarakat
Terkait aspirasi yang paling dekat untuk direalisasikan, Munawir menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPRD masih fokus menyelesaikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum masih dalam proses pelaksanaan.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan maupun keagamaan. Menurutnya, keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial di tengah masyarakat.
“Saat ini yang sedang berproses adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan lingkungan, penerangan jalan, dan dukungan terhadap lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, baik di bidang pendidikan maupun keagamaan,” jelasnya.
Realisasi Program Bergantung Ketersediaan Anggaran
Mengenai kemungkinan realisasi aspirasi masyarakat melalui anggaran perubahan, Munawir mengaku belum dapat memberikan kepastian. Hal itu disebabkan karena ketersediaan anggaran pada perubahan APBD masih harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, banyak usulan masyarakat yang belum dapat diakomodasi seluruhnya dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus menerapkan skala prioritas agar program yang dianggap paling mendesak dapat lebih dahulu direalisasikan. (fit)
