Giri Menang (Suara NTB) – Mencuatnya persoalan hukum antar investor Marina Bay menjadi perhatian serius dari Pemkab Lombok Barat (Lobar). Persoalan hukum ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemkab meninjau ulang proses perizinan dari investor Australia ini. Pihak Pemkab pun berharap agar persoalan ini secepatnya selesai agar tidak mengganggu iklim investasi di Lobar.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar, Heri Ramadan mengatakan, terkait persoalan hukum menjadi urusan investor Marina Bay, tidak ada sangkut-pautnya dengan Pemkab. “Itu kan persoalan internal mereka, sedang ditangani oleh aparat penegak hukum,” tegas Heri, dikonfirmasi Kamis (4/6/2026).
Persoalan internal investor ini menurutnya belum sampai berdampak pada iklim investasi di Lobar. Sebab urusannya bukan di Pemda, kecuali persoalan di Pemkab mempersulit atau menghambat investor barulah berdampak. “Justru ini bagus sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap hal-hal seperti itu,” imbuhnya.
Dari informasi yang diperolehnya, bahwa persoalan hukum antar investor Marina Bay, di mana terdapat 30 orang investor dari Australia yang mau investasi di Lobar. Namun, sekian lama belum ada realisasi sementara anggarannya sudah keluar. Karena itu, muncul persoalan hukum. “Itu persoalan mereka,” ungkapnya.
Namun, Heri menegaskan, persoalan hukum ini menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk mengkaji ulang atau meninjau ulang proses perizinan yang tengah berproses. “Kita sedang mengkaji, kelayakan pemenuhan persyaratan. Ini kebetulan ada masalah (persoalan hukum), kami tinjau kembali legalitas perusahaannya, itu salah satu yang kita pertimbangkan,” ujarnya.
Pihaknya mempertimbangkan meninjau kembali berbagai aspek dalam pengajuan perizinan dari investor tersebut. Semua aspek ini harus jelas dan clear, legal standing dari pemohon yang jelas. (her)
