Mataram (Suara NTB) – Rencana pengembangan usaha sapi perah di NTB belum berlanjut. Meskipun, sebelumnya Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muh. Riadi, mengatakan wacana pengembangan sapi perah sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan NTB sempat masuk dalam pembahasan sebagai salah satu daerah yang berpotensi menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project) pengembangan sapi perah.
Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena berbagai pertimbangan teknis dan kebutuhan investasi yang cukup besar.
“Dulu sempat ada pembahasan dan penawaran untuk pengembangan sapi perah. Kita juga sudah menyiapkan beberapa kawasan yang memiliki iklim relatif sejuk seperti Sembalun dan daerah dataran tinggi lainnya. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujar Riadi.
Potensi Besar
Menurut Riadi, pengembangan sapi perah di NTB harus didukung beberapa factor, diantaranya iklim. Sebagian besar sapi perah yang memiliki produktivitas tinggi berasal dari negara beriklim dingin seperti Australia dan Selandia Baru.
Karena itu, apabila sapi perah impor didatangkan ke NTB, diperlukan modifikasi lingkungan pemeliharaan agar produktivitasnya tetap terjaga.
Ia menjelaskan bahwa teknologi pengaturan mikroklimat kandang menjadi kebutuhan utama. Kandang harus dirancang modern dengan sistem pendingin, ventilasi yang baik, hingga manajemen pakan yang terukur.
“Kalau sapinya berasal dari Australia atau Selandia Baru, tentu harus disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Secara teknologi sebenarnya bisa dilakukan dengan modifikasi kandang dan pengaturan suhu. Seperti yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah yang mampu mengembangkan sapi perah meski berada di wilayah panas,” jelasnya.
Namun, penggunaan teknologi tersebut akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional, terutama kebutuhan listrik untuk sistem pendingin kandang.
“Yang harus dihitung adalah biaya operasionalnya. Jangan sampai biaya listrik dan pemeliharaan lebih besar daripada nilai produksi susu yang dihasilkan,” katanya.
Dibutuhkan Minimal 200 Ekor untuk Skala Ekonomi
Riadi mengungkapkan bahwa pengembangan sapi perah tidak bisa dilakukan dalam skala kecil apabila ingin menghasilkan keuntungan dan menarik investasi.
Berdasarkan perhitungan awal yang pernah dilakukan, usaha sapi perah baru dinilai layak secara ekonomi jika dimulai dengan populasi sekitar 200 ekor.
Jumlah tersebut dianggap cukup untuk mendukung produksi susu yang berkelanjutan sekaligus menjadi dasar pembangunan fasilitas pengolahan susu skala mini.
“Kalau hanya 50 ekor sulit mencapai skala ekonomi. Minimal sekitar 200 ekor agar usaha ini bisa berjalan dan mendukung pembangunan unit pengolahan susu,” ujarnya.
Dengan populasi tersebut, investor atau korporasi dapat membangun rantai usaha yang terintegrasi mulai dari produksi susu segar hingga pengolahan produk turunannya.
Investasi Mencapai Miliaran Rupiah
Selain persoalan iklim, kebutuhan investasi juga menjadi tantangan utama. Riadi menyebut harga satu ekor sapi perah produktif saat ini berkisar Rp45 juta keatas.
Artinya, hanya untuk pengadaan 200 ekor sapi dibutuhkan dana sekitar Rp9 miliar. Angka tersebut belum termasuk pembangunan kandang modern, mesin pemerahan susu, fasilitas pendingin, peralatan pengolahan susu, hingga penyediaan tenaga ahli dan konsultan.
“Kalau harga per ekor sekitar Rp45 juta, untuk 200 ekor saja sudah sekitar Rp9 miliar. Itu baru sapinya. Belum kandang modern, mesin pemerahan, sistem pendingin, pengolahan susu dan kebutuhan lainnya,” katanya.
Karena itu, Riadi menilai pengembangan sapi perah lebih realistis dilakukan melalui investasi korporasi dibandingkan peternak rakyat secara individu.
“Masyarakat kita belum terbiasa memelihara sapi perah. Kalau korporasi yang masuk, biasanya semua sistem sudah disiapkan, mulai dari kandang, pakan, teknologi hingga pemasarannya,” ujarnya.
Peluang Pasar Susu Masih Terbuka
Meski belum terealisasi, Riadi menilai peluang pengembangan sapi perah di NTB masih sangat menjanjikan. Tingginya kebutuhan susu nasional dan masih terbatasnya produksi dalam negeri menjadi peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan subsektor tersebut.
“Kebutuhan susu terus meningkat, sementara produksi dalam negeri masih terbatas. Karena itu sebenarnya pengembangan sapi perah tetap relevan dan memiliki prospek yang baik,” katanya.
Untuk itu, Disnakeswan NTB berencana kembali melakukan komunikasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait guna melihat kemungkinan menghidupkan kembali rencana pengembangan sapi perah di daerah. Termasuk mengawal terus rencana pengembangan sapi perah di NTB oleh Kementerian Pertanian.
“Kalau ada investor yang serius dan perhitungan ekonominya memungkinkan, tentu ini bisa menjadi peluang baru bagi sektor peternakan NTB. Yang penting semua aspek teknis, ekonomi dan keberlanjutannya dihitung secara matang,” demikian Riadi. (bul)
