Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah desa di Lombok Barat (Lobar) memprotes pengurangan atau pemangkasan jatah bantuan pangan (Bapang) berupa beras dan minyak goreng. Pengurangan jatah Bapang ini drastis tidak sesuai dengan data faktual di lapangan. Pihak desa mendesak perlu evaluasi data penerima bantuan tersebut.
Seperti di Desa Gapuk Kecamatan Gerung, terjadi pemangkasan besar-besaran, sehingga Kepala Desa Gapuk Nurdin melayangkan protes terkait penurunan drastis kuota penerima bantuan pangan di desanya. Ia mempertanyakan validitas dan sumber data yang digunakan oleh Dinas Sosial, lantaran dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan serta data desil yang ada.
Ia mempertanyakan, jumlah penerima bantuan pangan di desa turun drastis dari dua tahun sebelumnya. Sementara di di Desa-desa yang lain di Lobar justru mendapatkan tambahan jumlah penerima.
“Di saat desa-desa lain kuotanya justru naik drastis antara 15 hingga 30 persen, kenapa Desa Gapuk yang terjun bebas? Dari yang tadinya seribuan lebih penerima, turun menjadi 900, lalu merosot lagi hingga kisaran 800-an. Ada apa ini?” tegas Kades Gapuk Nurdin, Kamis (18/6/2026).
Ia mengungkapkan dalam dua tahun terakhir pemberian bantuan pangan ini, awal jumlah penerima bantuan di desa mencapai seribuan lebih, selanjutnya pada tahun berikutnya turun menjadi 900 orang penerima, tahun ini turun lagi menjadi 800 orang penerima. Pihaknya pun telah mendatangi Kepala Dinas Sosial PPPA untuk meminta kejelasan mengenai sengkarut data tersebut. Menurutnya, pihak Dinsos pun mengakui adanya kejanggalan, namun berdalih bahwa data tersebut masih dalam proses pencarian dan evaluasi.
“Saya sudah ke Dinas Sosial untuk mencari kepastian data ini, cuma tidak ada sumber daya yang valid,” ujarnya.
Ketidaksinkronan data ini dinilai sangat merugikan warga, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial (bansos). Kades Gapuk mendesak agar instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh dan bersikap transparan mengenai waktu pemutakhiran serta validasi data yang digunakan sebagai acuan distribusi bantuan dari Bulog tersebut.
“Saya menuntut jawaban yang rasional dan berbasis data objektif. Jika bulan depan tidak ada kejelasan atau jawaban yang masuk akal, saya secara tegas akan menolak bantuan tersebut,” ancamnya.
Ia juga menyentil sikap para kepala dinas yang terkesan abai dan memilih bungkam ketika ada penurunan kuota yang merugikan masyarakat bawah. Namun baru bereaksi ketika ada lonjakan data.
Pihak desa berharap Dinas Sosial tidak asal-asalan dalam menetapkan data sepihak yang berpotensi memicu kegaduhan di tingkat warga. Terkait hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan guna menyikapi masalah transparansi data dan kuota pembagian bantuan pangan yang dinilai mendadak.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PPPA Arief Suryawirawan mengakui jika sejumlah desa protes terkait pengurangan bantuan ini. Namun, pihaknya berdalih jika selama ini, data bantuan sosial seperti bantuan pangan nontunai langsung turun dari pemerintah pusat ke Bulog tanpa adanya pemberitahuan awal atau pelibatan verifikasi dari pemerintah daerah.
“Kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi kenapa desa ini dapat sekian dan desa itu dapat sekian. Data ini kan top-down dari pusat langsung ke Bulog, lalu tiba-tiba dibagikan di lapangan tanpa ada proses re-check atau validasi nama-nama penerima,” ujarnya.
Selain masalah akurasi data, pihak Dinsos juga menyoroti pentingnya mengetahui metode perhitungan kuota bantuan per wilayah. Ketidaktahuan ini dinilai memicu kebingungan, tidak hanya bagi pihak dinas, tetapi juga bagi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan.
“Kami Dinsos ingin mengetahui kepastian data serta mekanisme penentuan kuota bantuan di setiap desa,” katanya.
Selanjutnya pihak Dinas Sosial mendorong adanya ruang verifikasi berkala agar bantuan yang dikucurkan lebih tepat sasaran. Memastikan para pendamping PKH mendapatkan informasi lebih awal sebelum bantuan didistribusikan secara masif oleh Bulog. Saat ini, pihak Bulog dilaporkan masih fokus merampungkan proses pembagian bantuan di berbagai titik. Dinsos Lobar berharap koordinasi ini dapat melahirkan regulasi atau sistem tembusan data yang lebih transparan di masa mendatang agar gejolak sosial di tingkat bawah dapat diredam. (her)
