ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., menegaskan bahwa dana penghargaan Creative Financing senilai Rp3 miliar yang diterima Pemerintah Kota Mataram dari Kementerian Dalam Negeri harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas kinerja daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah. Karena itu, penggunaan dana tersebut harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan pelayanan publik.
“Namanya creative financing, tentu tujuannya agar Pemerintah Kota Mataram benar-benar memanfaatkan dana tersebut demi kepentingan masyarakat secara luas. Penggunaannya harus memberikan manfaat yang nyata bagi warga,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Minggu (21/8).
Ia menjelaskan, pemberian insentif kepada tim atau perangkat daerah yang berperan dalam proses perolehan penghargaan tersebut memang diperbolehkan dan merupakan hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai. Namun demikian, porsi penggunaannya diharapkan tidak terlalu besar dibandingkan alokasi untuk kebutuhan masyarakat.
Gus Arik, sapaan akrabnya, menilai terdapat sejumlah sektor yang dapat menjadi prioritas pemanfaatan dana tersebut, antara lain peningkatan infrastruktur, penguatan layanan publik, serta berbagai program yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan tujuan pemberian penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, dana penghargaan itu dapat digunakan untuk mendukung kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian, manfaat penghargaan tidak hanya dirasakan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga langsung dirasakan oleh warga Kota Mataram.
“Peningkatan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan kemudahan akses bagi masyarakat merupakan hal yang sangat baik. Saya mendukung apabila dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan OPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pihak-pihak yang menerima alokasi dana dari penghargaan tersebut agar tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaannya.
“Kami berharap penghargaan ini benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat secara luas. Selain itu, penggunaannya juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat atas prestasi yang telah diperoleh Pemerintah Kota Mataram,” tutur anggota dewan dari Dapil Cakranegara ini.
Dewan, lanjutnya, akan terus mendorong agar setiap bentuk penghargaan maupun insentif yang diterima pemerintah daerah dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (fit)
