KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, mengakui, Posyandu menjadi salah satu simpul penting dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan pemerintahan H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri lewat melalui Program Desa Berdaya.
Program tersebut mengintegrasikan data layanan dasar di tingkat desa agar intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru, jumlah penduduk miskin di NTB berhasil turun dari 654.570 jiwa pada Maret 2025 menjadi 637.180 jiwa pada September 2025. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi NTB tercatat sebesar 2,04 persen pada tahun 2024.
Menurutnya, Pemprov NTB menggagas, menginisiasi program yang disebut Program Desa Berdaya yaitu bagaimana pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan dua kunci. Yaitu dua lokomotif yaitu pertanian, penguatan ketahanan pangan.
‘’Demikian juga dengan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata. Jadi dua sektor atau lokomotif ini kita berkeyakinan bisa mengurangi secara signifikan kemiskinan maupun nol kemiskinan ekstrem tahun 2029. Pada tahun 2026 ini, kita sudah tetapkan desa-desa yang akan mendapat bantuan keuangan dari program desa berdaya ini sebanyak 257 desa/kelurahan,” jelasnya saat memberikan sambutan Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (22/6).
Hasil verifikasi lapangan di 40 desa percontohan menunjukkan sebanyak 6.337 kepala keluarga dinilai layak menerima bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta per keluarga disertai pendampingan selama dua tahun.
Namun, di balik data tersebut, masih tersimpan persoalan mendasar yang harus segera ditangani. Tercatat 4.809 keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Sebanyak 2.311 keluarga belum memiliki akses sanitasi yang layak, 1.064 keluarga masih menggunakan sumber air minum yang tidak terlindungi, 2.424 keluarga belum menikmati penerangan listrik secara memadai, 2.985 keluarga belum menerima bantuan sosial, dan 1.570 keluarga belum memperoleh manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Seluruh data tersebut, lanjutnya, diharapkan menjadi dasar kerja bersama antara Posyandu dan enam perangkat daerah pengampu, sehingga berbagai persoalan layanan dasar dapat dideteksi lebih cepat, ditangani lebih tepat sasaran, dan pada akhirnya mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di NTB.
Untuk diketahui, sampai saat ini, peningkatan kualitas Posyandu masih dihadapkan pada masalah kesiapan kelembagaan Posyandu. Dari sekitar 7.800 Posyandu yang tersebar di seluruh NTB, baru sekitar 2.800 yang telah terdaftar dan hanya sekitar 400 Posyandu yang telah teregistrasi secara resmi. Sebagian besar Posyandu yang telah memenuhi proses registrasi tersebut berada di Kabupaten Sumbawa.
Data tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi Posyandu, masih membutuhkan percepatan, baik dari sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, maupun dukungan lintas sektor. (ham)
