Mataram (Suara NTB) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disalurkan selama tiga minggu libur sekolah. Akibat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak beroperasi tersebut, insentif harian senilai Rp6 juta tidak disalurkan. Tiadanya penyaluran ini mengakibatkan anggaran MBG di NTB dapat dihemat hingga puluhan miliar.
Berdasarkan hitung-hitungan yang diberikan oleh Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, khusus di NTB saja, APBN bisa hemat hingga sekitar Rp87 miliar.
“Secara nasional kan sekitar Rp3-4 triliun. Kalau di NTB harus dikali dulu, 808 SPPG dikali Rp6 juta, dikali lagi tiga minggu libur sekolah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 808 SPPG yang sudah beroperasi di NTB. Jumlah tersebut termasuk SPPG yang ada di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Menyoal Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan refocusing penerima manfaat MBG, yang mana siswa SMA tidak akan lagi menerima MBG, Eko mengaku kini pihaknya tengah melakukan pendataan. “Kami sedang melaksanakan pendataan. Tapi untuk keputusan, kami belum ada instruksi,” katanya.
Begitupun dengan jumlah siswa SMA penerima manfaat MBG di NTB, Korwil BGN itu mengaku belum mengetahui jumlah totalnya. Yang pasti, saat ini BGN NTB tengah mendata siswa SMA dengan ekonomi menengah ke atas. Bisa jadi, katanya siswa SMA yang ada di wilayah perkotaan tidak lagi terdata sebagai penerima manfaat MBG. “Kan kita hanya melaksanakan nih, yang mengambil keputusan tetap pusat,” ucapnya.
Adanya refocusing tersebut, Eko mengaku kemungkinan besar akan ada petunjuk teknis (juknis) baru dari BGN mengenai pelaksanaan MBG di daerah. Adapun yang melakukan pendataan saat ini yaitu Koordinator Kecamatan (Korcam) MBG, dan Kepala SPPG. “Kemungkinan besar ada Juknis baru, iya. Tapi masih belum tahu kapan terbitnya,” lanjutnya.
Untuk wilayah terpencil, BGN NTB mencatat terdapat 126 titik yang masuk kategori daerah terpencil. Dari jumlah tersebut, 16 titik telah melalui proses appraisal dan memiliki kepala SPPG yang ditunjuk. Sementara itu, pembangunan sejumlah dapur MBG yang masih dalam tahap pengerjaan untuk sementara dihentikan menyusul kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat.
“Untuk sementara ada moratorium pembangunan. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait kelanjutan proyek-proyek yang sedang berjalan,” jelasnya.
Menyinggung soal kasus dugaan penipuan yang sempat mencatut program MBG, BGN NTB mengaku belum menerima laporan baru dari masyarakat. Namun pihaknya mendorong korban yang merasa dirugikan untuk melapor kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ada yang merasa dirugikan atau ditipu mengatasnamakan program MBG, silakan dilaporkan. Kami siap kooperatif apabila diperlukan dalam proses hukum,” pungkasnya. (era)
