Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata memastikan anjloknya harga sejumlah bahan pokok (bapok) imbas program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti sementara.
Hal ini disampaikan setelah tim dari Disperindag NTB turun langsung menelusuri penyebab turunnya harga bapok tersebut. Ditemukan, program MBG menyerap sebagian besar hasil pertanian dan peternakan sehingga menyebabkan harga naik di pasaran.
“Karena berkurangnya permintaan dari dapur MBG. Di situ memang ada pengaruhnya dia. Termasuk penyebab utamanya pengurangan permintaan dari dapur-dapur MBG. Jadi isunya itu benar, sudah kita cek,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 25 Juni 2026.
Atas penurunan ini, sejumlah pedagang dikatakan mengeluh karena penghasilan mereka berkurang. Selain itu, kecepatan perputaran barang menurun.
Menurutnya, program MBG berpengaruh cukup besar terhadap kecepatan jual beli barang. Khususnya bahan pokok yang kerap kali digunakan sebagai menu utama MBG. Seperti telur dan daging ayam. “Mudah-mudahan ada perkembangan dari MBG ini, sehingga situasi normal,” lanjutnya.
Sejak berjalannya program MBG, harga daging ayam melonjak drastis. Biasanya, harga komoditas ini berkisar antara Rp28 ribu per kilogramnya, kini naik mencapai Rp40 ribu, bahkan lebih. Kenaikan ini sempat membuat khawatir sebagian masyarakat, khususnya para pemilik rumah makan dan penjual nasi campur.
“Biasanya kenaikannya pas hari besar keagamaan nasional (HBKN) itu, tapi belakangan kan naik juga,” katanya.
Adapun sejumlah bapok yang mengalami kenaikan harga di antaranya minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang Bombay, tomat, kacang hijau, kacang tanah, daging dan telur ayam. Sementara, beras dan daging tidak mengalami fluktuasi harga.
Alasan harga beras tidak terdampak MBG padahal pangan ini menjadi kebutuhan utama program, Wiranata mengaku karena NTB surplus beras. Cadangan beras NTB di gudang Bulog dikatakan aman hingga dua tahun ke depan.
“Beras sih aman kita. Stok beras kita cukup untuk 24 bulan ke depan. Jadi yang sampai dua tahun ke depan aman,” ucapnya.
Sementara, alasan harga MinyaKita turun, padahal didistribusikan oleh Bulog, mantan Kepala Bappeda Lombok Tengah itu mengaku karena Bulog tidak mendistribusikan MinyaKita secara total. “Jadi dari total kuota itu hanya 35 persen yang dikirim oleh bulog. 65 persennya oleh pihak lain, ada swasta,” ungkapnya. (era)
