Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram mengonfirmasi adanya komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Pasar Ikan Bintaro, yang berada di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.
Komitmen tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang meninjau progres pembangunan KNMP beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono menyoroti kondisi Pasar Ikan Bintaro yang hingga kini belum memiliki IPAL sehingga menimbulkan aroma tidak sedap dari limbah aktivitas perdagangan ikan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, H. Bachtiar Yulianto, mengatakan pemerintah daerah akan fokus melakukan pembenahan fisik pasar, seperti perbaikan atap dan infrastruktur pendukung lainnya. Sementara itu, pembangunan IPAL dijanjikan akan dibantu oleh Kementerian KKP.
“Insyaallah, saat kunjungan kemarin kementerian berjanji akan membantu pembangunan IPAL di Pasar Ikan Bintaro,” ujarnya, Rabu (22/7).
Menurut Bachtiar, pembangunan IPAL direncanakan mulai direalisasikan pada 2026 dengan pendanaan sepenuhnya dari Kementerian KKP. Hal itu dimungkinkan karena lokasi pasar ikan berdampingan dengan kawasan KNMP yang juga dibangun oleh pemerintah pusat.
Sembari menunggu realisasi pembangunan IPAL, DKP Kota Mataram bersama para pedagang melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak limbah ikan. Pedagang telah membuat bak penampungan limbah komunal, sedangkan pengangkutan limbah dilakukan dengan sistem angkut-buang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram. Selain itu, limbah cair juga disiram setelah aktivitas pasar berakhir setiap hari.
Bachtiar menambahkan, selain pembangunan IPAL, Kementerian KKP juga berpeluang membantu penyelesaian atap Pasar Ikan Bintaro yang sebelumnya direncanakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram.
“Insyaallah, mudah-mudahan itu juga bisa diakomodasi oleh kementerian,” katanya.
Apabila seluruh kebutuhan pembangunan pasar dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat, Pemkot Mataram berpotensi tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk pekerjaan tersebut pada 2027. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan anggaran sebagai langkah antisipasi apabila bantuan dari pemerintah pusat belum dapat direalisasikan seluruhnya.
Sebelumnya, Pemkot Mataram telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk melanjutkan penataan Pasar Ikan Bintaro agar terintegrasi dengan kawasan KNMP. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta agar kondisi pasar ikan dibenahi sehingga kualitas infrastrukturnya sejalan dengan kawasan KNMP yang kini hampir rampung dibangun.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan anggaran sebesar Rp1,4 miliar tersebut direncanakan dialokasikan melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan penataan Pasar Ikan Bintaro apabila masih terdapat pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. (pan)
