PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan 106 titik bor ke pemerintah pusat tepatnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jumlah itu sesuai dengan banyaknya desa miskin ekstrem di NTB.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan NTB termasuk daerah dengan potensi kekeringan tertinggi di Indonesia. Provinsi ini berada di posisi empat nasional daerah rawan kekeringan. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun sumur-sumur bor di titik-titik rawan kekeringan.
“Sebelum terjadi bencana, untuk kekeringan ini ada operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan, kemudian juga membangun sumur-sumur bor bagi daerah-daerah yang sudah dilanda kekeringan, termasuk juga dukungan mobil-mobil tangki,” ujarnya, Jumat, 24 Juli 2026.
Ia melanjutkan, untuk kebutuhan peralatan sumur bor, Suharyanto mengaku akan langsung merealisasikan kepada daerah-daerah yang mengajukan untuk pembangunan sumur bos tersebut. Ia mengaku, pembangunan sumur bor menjadi yang paling prioritas untuk mengatasi kekeringan dibandingkan dengan pengadaan tangki.
Namun, untuk beberapa wilayah yang tidak memiliki air bawah tanah, mau tidak mau antisipasinya dengan pengadaan air tangki.
“Tadi yang dilaporkan Pak Gubernur kan ada 9 kabupaten/kota, 50 kecamatan. Tentu saja untuk titik-titiknya kita akan berkoordinasi dengan masyarakat yang paling tahu itu masyarakat terdampak. Setelah ini kota akan tindak lanjuti dengan koordinasi,” ungkapnya.
Berdasarkan prediksi BMKG, akan terjadi el nino cukup panjang di tahun ini, kurang lebih selama 10 bulan. Untuk itu perlu adanya mitigasi antisipasi kekeringan di tiap-tiap daerah. Selain memitigasi, perlu juga adanya kesiapan logistik di masing-masing kabupaten/kota.
“Antara lain seperti itu, mudah-mudahan dengan rapat-rapat koordinasi seperti ini, ini meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah-daerah yang memang rawan bencana,” harapnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengatakan pihaknya sudah mengajukan pembangunan sebanyak 106 sumur bor di masing-masing desa miskin ekstrem di NTB. Untuk satu sumur bor, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp300-Rp350 juta, sehingga estimasi untuk 106 desa sekitar Rp31,8 miliar.
Namun, anggaran itu bisa lebih tinggi apabila daerah itu memiliki cadangan air melimpah sehingga membutuhkan jaringan yang besar agar bisa dikembangkan.
Meski mengajukan sebanyak 106 sumur bor, Mantan Kadis PUPR NTB itu menegaskan belum tentu seluruh desa miskin ekstrem membutuhkan pengadaan sumur bor. Ada beberapa desa yang memiliki cadangan air melimpah, beberapa juga berada di daerah sangat kering sehingga tidak memiliki cadangan air bawah tanah.
“Belum tentu miskin ekstrem terus tidak ada air kan. Walaupun tidak miskin ekstrem kan kadang-kadang tidak ada air juga,” katanya. (era)
