Mataram (Suara NTB) – Korwil DPP PAN untuk Bali-NTB, H Muazzim Akbar menegaskan bahwa pihaknya saat ini tidak ingin membahas terkait dengan pengisian posisi Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat setelah Bupati sebelumnya, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menjadi tersangka oleh KPK.
“Saya kira masih terlalu dini untuk kita bicara soal pengisian posisi wakil bupati Kabupaten Lombok Barat kedepan,” ujar Muazzim Akbar kepada wartawan Jumat (24/7) kemarin.
Hal itu disampaikan Muazzim untuk menjawab berbagai spekulasi politik yang berkembang pasca penangkapan LAZ oleh KPK. Bahwa posisi wakil bupati Lobar kedepan harus dari kader PAN.
Dijelaskan Muazzim bahwa terkait hal itu, ada tiga partai politik yang berhak untuk membahasnya, yakni koalisi partai pengusung pasangan Lalu Ahmad Zaini dan Nurul Adha (Lazada). Yakni PAN, PKS dan PKB. “Soal itu nanti akan kita bahas bersama partai koalisi,” jelasnya.
Ditegaskan Muazzim bahwa pihaknya akan mengikuti mekanisme yang berlaku terkait pengisian jabatan wakil bupati yang kosong. Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa calon wakil bupati akan dipilih oleh DPRD berdasarkan nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi.
“Nanti kita akan bicarakan dengan partai koalisi, karena aturannya akan dipilih oleh DPRD. Yang diajukan itu minimal dua orang, tapi itu nanti tergantung dari rekomendasi bupati. Kita akan bicarakan nanti setelah situasi (kasus) ini selesai,” ungkapnya.
Yang jelas saat ini yang paling penting menurut anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok itu bahwa bagaimana konsolidasi internal pemerintahan Lombok Barat berjalan dengan baik dulu agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Pesan saya bagaimana pelaksana tugas bupati itu betul-betul dikawal, tentu kami sebagai parpol pengusung juga akan ikut kita kawal, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat Lobar,” katanya.
“Saya berharap perjalanan pemerintahan di Lombok Barat ini berjalan lancar dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita minta pada gubernur agar mengusulkan wakil Bupati ini untuk dilantik dulu jadi Bupati definitif,” sambungnya. (ndi)
