Mataram (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan tidak buru-buru menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), meski lima kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Saat ini pemerintah daerah masih menggunakan anggaran reguler yang tersedia dalam mengatasi kebencanaan, sehingga penggunaan BTT masih belum menjadi opsi pemerintah.
“Jangan buru-buru gunakan BTT, nanti di ujung-ujung kalau memang kita sudah tidak bisa kita handle baru (digunakan BTT),” ujarnya, kemarin.
Ia menjelaskan, untuk penanggulangan darurat kekeringan Pemerintah Provinsi NTB tidak menyiapkan anggaran khusus. Namun semua anggaran yang bisa digunakan akan dialokasikan untuk menangani masalah kekeringan ini.
“Tidak ada anggaran khusus, tetapi semua anggaran yang bisa kita gunakan, anggaran sosial, anggaran bencana semua kita kerahkan untuk memback up upaya kita memitigasi situasi kekeringan ini,” katanya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengatakan lima daerah yang berstatus siaga kekeringan ini yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat.
Meski musim kemarau dimulai sejak beberapa bulan lalu, status di lima daerah tersebut masih sebatas siaga, belum masuk tahap tanggap darurat. Meski begitu, Pemprov NTB telah menyiapkan upaya penanganan, seperti distribusi air bersih.
“Yang sudah siaga lima. Siaga kekeringan, bencana itu statusnya kan siaga, tanggap darurat, transisi darurat. Jadi kalau siaga potensi tidak besar nanti ditingkatkan menjadi darurat,” ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya cukup waspada soal prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang di tahun ini, diperkirakan selama kurang lebih 10 bulan. Apalagi, NTB juga termasuk dalam empat besar daerah dengan kekeringan tertinggi di Indonesia.
Untuk mengantisipasi terjadinya darurat kekeringan, BPBD, lanjutnya akan mengoptimalkan sumber air yang tersedia.
Apabila kebutuhan meningkat, pihaknya juga akan mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun tambahan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Ya kan kita siapkan nanti kalau kekeringan kan harus kita tangani. Nah kalau sekarang kan, sementara kan baru kita mulai pakaiyang ada dulu. Kalau kurang nanti kita ajukan PTB, sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.
Mantan Kadis PUPR NTB itu mengakui, anggaran penanganan kekeringan masih terbatas. Saat ini BPBD NTB memiliki ketersediaan sekitar 100 tangki air berkapasitas masing-masing 5.000 liter.
Terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Sadimin mengatakan besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Bantuan dapat diajukan melalui mekanisme BTT maupun Dana Siap Pakai (DSP) BNPB apabila pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani sendiri.
“Ya kita lihat tergantung sesuai kebutuhan kita. Nanti kalau kita butuh kan ngajukan lewat BTT, ngajukan juga ke BNPB, pakai dana DSB,” katanya.
Meski demikian, ia belum dapat memastikanbesaran bantuan yang akan diterima karena masih menunggu perkembangan kondisi di lapangan.
Sejauh ini, permintaan distribusi air bersih baru diajukan oleh Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Barat.
Jumlah bantuan yang disalurkanakan disesuaikan dengan ketersediaan air dan kebutuhan masing-masing daerah.
Tidak hanya distribusi air bersih, BPBD NTB juga mengusulkan pembangunan sumur bor, terutama untuk wilayah yang mengalami kekeringan cukup parah.
Ia menyebut usulan pembangunanmencapai sekitar 106 titik, namun realisasinya tetap mempertimbangkan potensi ketersediaan air tanah di setiap lokasi.
Untuk pembangunan satu unit sumur bor, kebutuhan anggaran diperkirakan berkisar Rp300 juta hingga Rp350 juta, tergantung kondisi dan potensi sumber air di lokasi. (era)
