Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa mencatat sebanyak 252 orang pegawai baik PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu yang akan memasuki masa pensiun di akhir tahun 2026. Kondisi tersebut mengakibatkan ketersediaan pegawai di lingkup Pemkab setempat juga akan berkurang.
“Kebutuhan pegawai kita kan 15.000 orang baru terealisasi 12. 424 orang dan itu artinya masih kurang. Jumlah itu kembali berkurang di akhir tahun 2026 sebanyak 252 orang,” kata Kabid pengadaan dan informasi kepegawaian, BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Nurfaridah kepada Suara NTB, Kamis (27/7).
Ia turut merincikan dari 252 orang yang akan pensiun tersebut, ada sebanyak 237 orang PNS, PPPK 10 orang, 5 orang PPPK Paruh Waktu. Kondisi itu mengakibatkan beban kerja bagi para pegawai juga bertambah. Sementara proses pengadaan CPNS baru di tahun 2026 belum ada informasi lebih lanjut dari pusat.
Pengusulan tersebut dilakukan pemerintah untuk menutupi kebutuhan ASN hingga tahun 2027 mendatang. Sebab berdasarkan data ada sekitar 384 ASN yang akan pensiun dalam dua tahun kedepan, sehingga dibutuhkan tenaga CPNS baru untuk mengisi kekosongan pegawai.
“Memang yang kita usulkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ASN yang akan pensiun dalam dua tahun kedepan. Itu kami lakukan dengan mempertimbangkan belanja pegawai,” ucapnya.
Ia menyebutkan, jumlah kebutuhan CPNS yang diusulkan ke pemerintah yakni tenaga teknis sebanyak 88 formasi, tenaga kesehatan 67 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 194 orang. Formasi tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi oleh pemerintah karena dianggap masih kurang.
“Yang paling kita utamakan adalah kebutuhan dokter umum yang harus kita penuhi di seluruh Puskesmas sebanyak 31 formasi dan dokter gigi sebanyak 18 formasi,” ujarnya.
Sementara untuk mendukung pelayanan dasar terutama tenaga guru, pihaknya juga sudah mengusulkan formasi terutama guru Pendidikan Agama (PA), guru olahraga yang harus ada di sekolah baik di tingkat SD maupun SMP. Selain itu, ada juga kebutuhan guru bimbingan konseling (BK), khusus PA lima orang diantaranya guru agama Hindu.
“5 orang guru agama Hindu ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di Dapodik. Kami berharap usulan itu bisa dipenuhi karena dianggap mendesak untuk dipenuhi,” tukasnya. (ils)
