Mataram (Suara NTB) – Pemerintah menyiapkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Pasalnya, Provinsi NTB menjadi salah satu daerah yang mulai menerapkan program tersebut.
Sebagai informasi, jumlah ATS di NTB mencapai 66.515 anak. Turun sekitar 4.000 lebih dibanding beberapa bulan sebelumnya. Kendati demikian, kondisi ini tetap menjadi dasar utama, karena PJJ menjadi penting untuk menekan jumlah ATS di NTB.
Koordinator Pembelajaran dan Penilaian TimKer Sekolah Menengah, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, Bahtiar mengatakan, pembelajaran jarak jauh dirancang untuk mengatasi persoalan ATS. Khususnya, di jenjang SMA rentang usia 16-18 tahun.
“Rentang usia 16-18 tahun itu terpantau itu banyak sekali siswa putus sekolah, sehingga bagaimana solusinya. Salah satu yang dirancang dan didesain oleh Kementerian itu adalah PJJ (Pendidikan Jarak Jauh),” ujarnya, kepada Suara NTB, Senin (3/8).
Menurut dia, PJJ dirancang dengan model pendekatan yang fleksibel dan kolaboratif. Fleksibilitas itu nampak dari pola pembelajaran yang tidak hanya luring, tetapi juga secara daring. Dengan pola demikian, jangkauan pendidikan dapat menyasar anak-anak yang berada di pelosok dan dapat menyesuaikan dengan kondisi mereka.
“Jadi antisipasi itu adalah bagaimana agar anak ini pertama mau sekolah, yang kedua hambatan-hambatan yang menyebabkan dia tidak sekolah itu bisa teratasi,” terang Bahtiar.
Disdikpora telah menyiapkan tiga sekolah membuka layanan pembelajaran jarak jauh bagi anak tidak sekolah. Diantaranya, SMAN 1 Sakra Timur dan SMAN 1 Sembalun di Lombok Timur serta SMAN 1 Narmada di Lombok Barat. Pemilihan tiga sekolah tersebut dinilai tepat. Sebab, ketiganya termasuk dalam wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau 3T dan angka angka tidak sekolah tinggi.
“Jadi tiga sekolah itu yang jadi rintisan awal untuk mengawal PJJ di NTB,” sebut Bahtiar.
Upaya ini dilakukan agar dapat memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan. Dengan demikian, upaya untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata dapat terwujud. (sib)
