Mataram (Suara NTB) – Pengadaan sumur bor di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan anggaran fantastis. Tidak tanggung-tanggung, satu sumur bor dengan kedalaman 100 meter membutuhkan anggaran hingga Rp500 juta. Atas alasan itu, Pemprov NTB sangat selektif dalam memilih daerah mana yang menjadi sasaran lokasi pembangunan sumur bor tersebut.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pihaknya hingga kini belum memutuskan daerah mana saja yang menjadi lokasi pembangunan sumur bor. Hal ini karena stok sumur bor dari pusat terbatas, ditambah lagi anggaran pengadaan sumur yang dinilai cukup tinggi.
“Belum kita putuskan. Kita lihat karena stok kita terbatas karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor. Maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Sebelum mengajukan ke pusat, Iqbal mengaku akan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada daerah-daerah yang selama ini terdampak kekeringan. Yang paling sering, katanya merupakan wilayah selatan baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Rencananya, Pemprov NTB akan mengajukan 106 titik sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 106 titik ini sesuai dengan jumlah desa miskin ekstrem di NTB. Namun, belum tentu setiap desa dengan kemiskinan ekstrem akan dibangunkan satu sumur bor. Hal ini karena beberapa daerah memiliki cadangan air melimpah, ada juga daerah di kawasan pesisir seringkali tidak memiliki air tanah.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sumur bor itu cukup besar tergantung kapasitas dan kondisi daerah. “Kalau di daerah selatan itu kedalamannya bisa sampai 100 meter. Kalau sampai 100 meter itu bisa sampai Rp500 juta,” katanya.
Menurutnya, pembangunan sumur bor ini merupakan pilihan terakhir untuk mengatasi kekeringan. Pasalnya, biaya pembangunan operasionalnya cukup besar dan membutuhan pemeliharan yang rutin. “Operasional besar, pembuatanya juga tidak murah,” katanya.
Jika pembangunan sumur bor dilakukan maka harus ada pemeliharaan dari warga. Artinya, pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk sekali pakai. “Kalau bangun sumur bor ini tidak sekali dibangun terus selesai dan harus cermat. Karena akan diberikan ke masyarakat dan masyarakat yang akan menjalankan,” ungkapnya.
Dalam pembangunan infrastruktur ini adalah menyiapkan pengelolanya. Karena membutuhkan daya listrik dan juga BBM sehingga hal ini sering menjadi penyebab sumur bor itu tidak bertahan lama. “BBM yang banyak, listik yang mahal sehingga tidak berfungsi lama,” tambahnya.
Pemeliharaan sumur bor ini merupakan tanggung jawab warga atau desa setempat. Jumlah pembangunan sumur bor ini diprediksi tidak sampai 100 unit. Karena sebelum pembangunan nanti akan dilihat dulu kondisi wilayah. “Kalau lihat potensi tergantung kita lihat cekungan air tanah dan itu butuh survei,” katanya.
Kendati demikian, untuk penanganan dampak dari musim kemarau ini merupakan kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. “Itu nanti skemanya nanti dari BPBD,” pungkasnya. (era)
