Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah mencapai 82 persen. BPS terus melakukan berbagai langkah percepatan agar seluruh proses pendataan dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu pada 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, mengatakan Sensus Ekonomi di Kota Mataram menargetkan sekitar 189.000 sasaran yang terdiri atas pelaku usaha dan keluarga. Hingga saat ini, sebanyak 157.000 sasaran telah berhasil didata.
“Sensus sampai 31 Agustus. Ini kita sudah mencapai 82 persen di lapangan,” ujar Reza, pekan lalu.
Ia menjelaskan, seluruh proses pendataan di lapangan ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026. Setelah itu, BPS akan melakukan tahapan verifikasi data untuk memastikan kualitas hasil sensus sekaligus memastikan tidak ada sasaran yang terlewat, baik pelaku usaha maupun keluarga.
Menurut Reza, tantangan pelaksanaan sensus di Kota Mataram tidak terlepas dari karakteristik wilayah perkotaan. Banyaknya kawasan pertokoan dan perumahan menjadi salah satu kendala bagi petugas dalam mengakses dan menemukan responden.
“Kendalanya karena kita berada di wilayah perkotaan yang memiliki tipologi banyak pertokoan dan perumahan. Ini menjadi tantangan dalam akses menemukan responden. Berbeda dengan kabupaten lain di NTB,” jelasnya.
Terkait adanya masyarakat yang menolak atau enggan memberikan keterangan kepada petugas sensus, Reza mengakui kondisi tersebut masih ditemukan di lapangan. Namun, penolakan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan.
“Kalau penolakan masih ada, cuma curah lah bahasanya. Bukan ditolak,” katanya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat wilayah, termasuk perangkat kecamatan dan kelurahan.
BPS berharap dukungan masyarakat terus meningkat sehingga seluruh sasaran sensus dapat terdata dengan baik dan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Meskipun masih ada penolakan kita terus mendekati dengan cara persuasif melalui berbagai pihak pemerintah daerah,” pungkasnya. (pan)
