Capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram yang berhasil masuk dalam 34 besar nasional dalam kinerja pelayanan perizinan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Mataram.
Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., menilai capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram. Namun, prestasi tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk cepat berpuas diri.
Menurut Mita, peningkatan peringkat harus dibarengi dengan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan kualitas pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha. Penilaian, kata dia, sebaiknya tidak hanya bertumpu pada hasil survei, tetapi juga mempertimbangkan berbagai indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi pelayanan secara menyeluruh.
“Dalam kenaikan angka tentu kami mengapresiasi kinerja DPMPTSP dalam meningkatnya kualitas pelayanan oleh Pemkot Mataram. Tapi tentunya jangan berpuas diri dulu dengan kenaikan angka yang ditorehkan. Perlunya data yang mendasar juga sebagai acuan, tidak hanya sekadar dari survei, tentunya penilaian dari aspek atau indikator lainnya,” ujar Mita.
Ia menegaskan, penghargaan maupun capaian secara nasional seharusnya dijadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan. Pemerintah daerah dinilai perlu menghadirkan inovasi baru agar pelayanan perizinan semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Mita juga mengingatkan agar orientasi peningkatan pelayanan tidak hanya diarahkan untuk mengejar penghargaan. Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kemudahan masyarakat dalam mengurus perizinan.
“Tidak hanya terpaku dengan penghargaan. Tentu perlu meningkatkan inovasi-inovasi kembali untuk meningkatkan kembali kualitas pelayanan yang prima, sehingga semua merasakan dampak dari kemudahan pelayanan itu sendiri,” katanya.
Politisi PKB ini mengakui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan. Persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terus menjadi polemik yang menghambat masyarakat maupun pelaku usaha ketika mengurus perizinan.
Karena itu, evaluasi pelayanan dinilai perlu dilakukan hingga tingkat paling bawah dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai penerima layanan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam proses pengurusan perizinan.
“Tidak ada yang sempurna. Di bawah masih juga adanya kendala teknis yang menjadi polemik di dalam pengurusan perizinan yang perlu dievaluasi di tingkat masyarakat bawah, dari unsur pelaku pengusaha maupun masyarakat umum,” tegasnya.
Mita memastikan dewan akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi pelayanan. Namun, setiap inovasi yang diterapkan harus memiliki orientasi yang jelas, yakni memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. (fit)
