Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPR RI mendorong penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk terus memperkuat pendidikan pemilih. Sebab hanya dengan pemilih cerdas yang akan melahirkan pemimpin berkualitas dan demokratis.
Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid menekankan bahwa demokrasi berkualitas harus melahirkan pemerintahan yang sah, transparan, akuntabel, dan mampu menyejahterakan masyarakat. Karena itu sangat penting meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat.
“Pendidikan pemilih yang terus-menerus adalah benteng utama agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh praktik-praktik yang merusak kedaulatan rakyat,” tegas Fauzan pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, pada Selasa (1/8).
Politisi partai NasDem itu mengingatkan bahwa tantangan utama demokrasi saat ini adalah maraknya politik uang, penyebaran hoaks, disinformasi, dan politik identitas.
Berbagai tantangan tersebut tidak bisa disikapi hanya pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung. Tapi penting dilakukan secara kontinyu. “Terutaman soal praktik politik uang, tidak bisa dilawan hanya saat masa kampanye,” katanya.
Sementara anggota KPU NTB, Bukhari menyampaikan bahwa pendidikan pemilih merupakan langkah strategis untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. Sekaligus menjadi senjata utama dalam melawan praktik politik uang yang masih menjadi ancaman serius dalam setiap proses pemilu.
“Kolaborasi seluruh pihak tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, tetapi juga pada pembentukan kesadaran politik masyarakat yang kritis dan berintegritas,” katanya.
Lebih lanjut dismpaikan Bukhari bahwa Pendidikan Pemilih Berkelanjutan merupakan salah satu dari tiga program prioritas nasional KPU RI, selain Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan penguatan teknologi informasi penyelenggaraan pemilu.
“Di NTB, pemilih pemula mencapai sekitar 27 persen dari daftar pemilih tetap. Karena itu, edukasi politik yang berkelanjutan ke sekolah dan kampus menjadi sangat penting untuk menyiapkan generasi muda yang memahami hak dan tanggung jawab politiknya,” ujarnya. (ndi)
