Selong (Suara NTB) – Persoalan sekolah rusak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat, belum sepenuhnya tuntas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim mencatat masih terdapat sekitar 200 sekolah tingkat SD dan SMP yang mengalami kerusakan dan belum mendapatkan penanganan.
Kepala Dikbud Lotim, M. Nurul Wathoni, menjawab Suara NTB, Kamis (13/8) mengatakan, kerusakan tersebut tidak hanya berasal dari dampak gempa bumi 2018, tetapi juga akibat faktor usia bangunan dan kerusakan yang terjadi dari waktu ke waktu.
“Sebetulnya kita tidak memilah mana bekas gempa atau bencana lainnya. Seluruh sekolah yang mengalami kerusakan menjadi kewajiban kita bersama untuk diupayakan perbaikannya,” jelas Nurul Wathoni.
Menurutnya, sekolah yang terdampak gempa 2018 di sejumlah wilayah, termasuk Pringgabaya dan Sembalun, masih ada yang belum mendapatkan revitalisasi. Namun, pemerintah daerah terus mendorong agar sekolah-sekolah tersebut masuk dalam program perbaikan.
Saat ini, salah satu jalur utama yang dapat dimanfaatkan sekolah adalah program revitalisasi pendidikan pemerintah pusat melalui APBN. Dalam skema tersebut, pihak sekolah harus mengajukan usulan secara mandiri melalui sistem Dapodik dengan melengkapi berbagai dokumen yang dipersyaratkan.
Dikbud Lotim terus mengawal proses tersebut agar sekolah tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan. “Sekolah sendiri yang mengusulkan secara mandiri untuk mendapatkan revitalisasi dengan mengunggah data dan dokumen yang diperlukan melalui sistem. Yang datanya lengkap dan dokumennya lengkap biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Nurul Wathoni mengungkapkan, hingga saat ini program revitalisasi bersumber dari APBN telah menjangkau hampir 150 lembaga pendidikan di Lotim, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, dengan nilai akumulasi bantuan lebih dari Rp100 miliar.
Rinciannya, sekitar 70 lembaga TK/PAUD, 60 sekolah jenjang SD, serta 17 sekolah tingkat SMP telah mendapatkan program revitalisasi.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Kementerian disebut telah menjanjikan adanya gelombang lanjutan program revitalisasi pada sekitar Agustus hingga September 2026.
Salah satu contoh bantuan dengan nilai besar adalah revitalisasi SDN 1 Seruni Mumbul yang mendapat anggaran sekitar Rp3,7 miliar. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan anggaran untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Selain APBN, penanganan sekolah rusak juga dilakukan melalui APBD Kabupaten Lombok Timur. Skema ini menjadi penting karena program pemerintah pusat belum mampu mencakup seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat besaran bantuan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Ada sekolah yang mendapatkan sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta untuk penanganan tertentu.
Sumber ketiga berasal dari lembaga sosial Happy Hearts, yang selama ini ikut membantu revitalisasi sekolah di Lotim.
Nurul menegaskan, angka sekitar 200 sekolah yang belum direvitalisasi bukan angka yang sepenuhnya statis. Sebab, kerusakan bangunan sekolah terus terjadi seiring bertambahnya usia bangunan.
Meski demikian, Dikbud optimistis masih ada waktu untuk mengejar penyelesaian sekolah rusak karena program revitalisasi pemerintah pusat disebut akan berlangsung hingga 2028.
Selain tiga sumber utama tersebut, Dikbud Lotim juga mendorong optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk membantu mempercepat penanganan sekolah rusak.
Nurul menyebut sejumlah anggota DPRD dari berbagai partai telah turun langsung melihat kondisi sekolah yang membutuhkan perbaikan. Setelah menemukan sekolah yang dinilai layak, data tersebut kemudian disampaikan kepada Dikbud.
Meski usulan melalui pokir tidak menggunakan mekanisme reguler Dapodik seperti program revitalisasi pemerintah pusat, aspek administrasi dan legalitas aset tetap harus diverifikasi.
Targetnya, seluruh sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan bisa secara bertahap mendapatkan intervensi sebelum berakhirnya program revitalisasi pada 2028. (rus)
