Mataram (Suara NTB) – Ada masa ketika kapal-kapal pengangkut konsentrat menjadi pemandangan biasa di berlalu lalang di perairan Nusa Tenggara Barat. Kapal datang. Konsentrat tembaga sebagai hasil tambang berangkat diekspor ke luar negeri. Angka ekspor NTB pun ikut melompat. Dan sebaliknya.
Di balik aktivitas itu, ada satu perusahaan tambang yang sulit dipisahkan dari cerita ekonomi NTB, yaitu, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.
Selama bertahun-tahun, hasil tambang produksi AMNT telah menjadi tulang punggung ekspor dan perekonomian Provinsi Bumi Gora ini.
Dominasi ekspor konsentrat tidak hanya memposisikan NTB sebagai salah satu provinsi dengan nilai ekspor terbesar di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi daerah.
Suka tidak suka, keberadaan perusahaan pengganti PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ini ibarat motor penggerak ekonomi makro.
Rahmat Wira Putra, dari Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, mengungkapkan, Surat Keterangan Asal (SKA) ekspor NTB sepanjang 2020 hingga 2025 didominasi komoditas tambang, yaitu konsentrat tembaga dari Batu Hijau.
Data Disperindag NTB mencatat, ekspor tambang mencapai US$582,24 juta pada 2020, meningkat menjadi US$1,21 miliar pada 2021, kemudian melonjak hingga US$3,12 miliar pada 2022. Nilai ini masih berada di atas US$2 miliar pada 2023 dan 2024 sebelum akhirnya menurun pada 2025 seiring beroperasinya smelter AMNT dan berkurangnya ekspor konsentrat.
Besarnya ekspor ini membuat NTB selama aktivitas tambang ini turut menikmati surplus neraca perdagangan yang tinggi.
Menurut Wira, tingginya ekspor mempunyai arti penting bagi perekonomian daerah. Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi ekspor, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau ekspor tinggi, otomatis pertumbuhan ekonomi juga terdorong. Itu menjadi salah satu indikator yang dilihat pemerintah pusat,” katanya.
Selain memperbaiki neraca perdagangan, tingginya ekspor tambang juga berdampak terhadap penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang nilainya rata-rata diatas Rp100 miliar setahun.
Semakin besar aktivitas ekspor dan produksi tambang, semakin besar pula potensi penerimaan yang diterima pemerintah daerah sesuai mekanisme yang diatur pemerintah pusat.
Wira menjelaskan, kinerja ekspor juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah pusat dalam menilai kontribusi suatu daerah terhadap perekonomian nasional.
Daerah dengan aktivitas ekspor yang tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung surplus perdagangan Indonesia. Sehingga berpeluang memperoleh perhatian lebih besar dalam kebijakan pembangunan maupun fiskal.
“Tambang memang sangat membantu neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Meski ekspor konsentrat menurun akibat kebijakan hilirisasi mineral, Wira optimistis struktur ekspor NTB akan semakin sehat. Produk hasil pengolahan smelter seperti tembaga katoda dan emas kini mulai tercatat sebagai produk industri, sehingga ke depan komposisi ekspor NTB diperkirakan akan bergeser dari sektor pertambangan primer menuju industri pengolahan bernilai tambah lebih tinggi.
Menurutnya, tantangan pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekspor industri tersebut diikuti peningkatan ekspor non-tambang berbasis agroindustri, perikanan dan UMKM.
Data BPS NTB memperkuat besarnya peran ekspor terhadap ekonomi NTB. Struktur ekspor NTB menunjukkan ketergantungan kuat pada komoditas tambang. Dalam beberapa tahun terakhir, catanan BPS terlihat jomplang ekspor NTB dari komoditas tambang dan non tambang.
Pada tahun 2021, nilai ekspor NTB US$1.140.460.284, 95,53 persen adalah ekspor hasil tambang non-migas. Sisanya ekspor non-tambang. Pada tahun 2022, nilai ekspor melonjak menjadi US$3.099.751.937. dominasi ekspor hasil tambang sebesar 98,06 persen. Sisanya ekspor non-tambang.
Sementara pada tahun 2023, nilai ekspor NTB sebesar US$2.050.293.742. 97,4 persen didominasi ekspor hasil tambang.
Sementara pada tahun 2024, nilai ekspor NTB menjadi sebesar US$2.561.592.289. sebesar 98 persen adalah ekspor hasil tambang. Sisanya adalah ekspor non-tambang.
Pada tahun 2025, ekspor NTB turun menjadi US$1.697.146.005. terdiri dari, 39,54 persen adalah ekspor tembaga. 31,89 persen adalah ekspor barang galian tambang. Dan 26,18 persen adalah ekspor perhiasan/permata. Dan sisanya ekspor komoditas lain.
Dan tahun 2026 ini, hingga Juni, nilai ekspor NTB sebesar US$1.351.918.809. didominasi 78,09 persen adalah ekspor barang galian tambang. 16,80 persen adalah ekspor tembaga. 3,60 persen adalah ekspor perhiasan/permata. Sisanya adalah ekspor komoditas lainnya.
Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin mengatakan, ketergantungan ekonomi NTB terhadap sektor pertambangan kembali terlihat ketika aktivitas ekspor konsentrat terganggu. Bahkan perlambatan ekspor dan produksi tambang menjadi salah satu faktor yang ikut menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ekspor itu cukup luar biasa pengaruhnya terhadap ekonomi kita. Karena memang dari tambang itu, sektor pertambangan menjadi lapangan usaha nomor dua setelah pertanian,” kata Wahyudin.
Menurutnya, dampaknya cukup terasa ketika aktivitas ekspor konsentrat tidak lagi berjalan optimal. Pada triwulan II 2026 saja, ekspor hanya berlangsung sampai April. Sementara pada Mei dan Juni tidak lagi terdapat ekspor konsentrat dalam jumlah seperti sebelumnya.
Kondisi itu dikemukakannya, berdampak terhadap produksi tambang. Jika dibandingkan antara triwulan I dan triwulan II, produksi sektor pertambangan mengalami penurunan lebih dari 50 persen.
“Walaupun dari sisi tambang masih tumbuh, pertumbuhannya sebelumnya lebih dari 60 persen, sekarang hanya sekitar 30 persen dibandingkan triwulan II tahun lalu,” ujarnya.
Perlambatan aktivitas pertambangan dan ekspor ini kemudian ikut tercermin dalam kinerja ekonomi NTB. Pertumbuhan ekonomi NTB yang pada triwulan I mencapai 13,64 persen, melambat menjadi 7,41 persen pada periode berikutnya.
Wahyudin menegaskan, ekspor bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, produksi pertambangan dan aktivitas ekspor komoditas tambang menjadi salah satu faktor yang cukup besar.
“Pertumbuhan ekonomi kita sedikit melambat. Salah satunya dipengaruhi oleh ekspor ataupun produksi tambang. Pertanian, pertambangan, perdagangan, itu lebih dari 50 persen, hampir 60 persen ekonomi kita dikuasai oleh tiga sektor itu,” jelasnya.
Karena itu, ketika sektor pertambangan mengalami perlambatan, dampaknya tidak hanya terasa pada ekspor, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseluruhan kinerja ekonomi daerah.
Di tengah persoalan ekspor, keberadaan smelter di NTB sebenarnya memberikan harapan terhadap penguatan hilirisasi. Namun, Wahyudin mengatakan fasilitas pengolahan tersebut belum beroperasi pada kapasitas penuh. Menurutnya, kapasitas produksi smelter saat ini baru berada di kisaran 50-60 persen.
“Smelter sebenarnya belum full capacity. Masih sekitar 50 sampai 60 persen,” ujarnya.
Kondisi ini tentu berbeda dengan periode sebelumnya ketika kapasitas produksi smelter masih sekitar 25-30 persen. Namun pemerintah memberikan relaksasi ekspor konsentrat karena produksi smelter belum maksimal. Relaksasi berlangsung sekitar enam bulan, sejak November 2025 hingga April 2026.
Kata Wahyudin, relaksasi ekspor pada dasarnya penting bagi daerah jika memang terdapat alasan yang kuat. Namun, kebijakan tersebut memiliki persyaratan tertentu dan tidak bisa diberikan begitu saja ketika smelter sudah beroperasi normal.
Jika pemerintah kembali memberikan ruang ekspor, kata Wahyudin, hal itu berpotensi mendorong produksi dan aktivitas ekonomi.
“Kalau pemerintah berbaik hati mengizinkan ekspor lagi saat ini, pasti akan berproduksi lebih banyak lagi,” tandasnya.
Di pihak lain, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama KPPBC Mataram, Hasbi As Shiddiqy mengemukakan, kinerja perdagangan luar negeri NTB hingga Semester I 2026 menunjukkan tren yang sangat positif.
Beroperasinya smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi pendorong utama peningkatan ekspor, sekaligus memperkuat optimisme bahwa hilirisasi tambang akan menjaga surplus neraca perdagangan daerah dalam jangka panjang.
Menurutnya, lonjakan ekspor pada awal tahun 2026 tidak terlepas dari kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang masih berlaku hingga akhir April 2026.
“Lonjakan ekspor dari awal tahun hingga April memang dipengaruhi masih adanya relaksasi ekspor konsentrat tembaga dari PT Amman. Setelah itu, ketika smelter mulai beroperasi, ekspor beralih ke produk hasil pengolahan atau hilirisasi berupa katoda tembaga (copper cathode),” ujarnya.
Menurut Hasbi, perubahan dari ekspor bahan mentah menuju produk bernilai tambah menjadi sinyal positif bagi perekonomian NTB. Dengan kapasitas smelter yang terus meningkat, ekspor produk tembaga hasil hilirisasi diperkirakan akan terus tumbuh pada periode berikutnya.
“Kami optimistis ekspor produk tembaga hasil hilirisasi akan terus meningkat. Ini menjadi gambaran bahwa manfaat pembangunan smelter mulai dirasakan dalam kinerja ekspor daerah,” katanya.
Selain tembaga, Hasbi juga menegaskan NTB sudah melakukan ekspor emas pada Oktober 2025. Namun, sejak pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas ekspor emas, AMNT menurutnya memilih menunda ekspor karena dinilai kurang ekonomis.
“Setelah dihitung, apabila dikenakan bea keluar ditambah royalti dan biaya lainnya, biaya ekspor menjadi lebih besar dibandingkan jika emas dijual di dalam negeri saat ini,” jelasnya.
Karena itu, produksi emas sementara dipasarkan di pasar domestik, salah satunya kepada PT Aneka Tambang (Antam).
Kebijakan bea keluar menurutnya memang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan Bea Cukai dari komoditas emas. Namun, di sisi lain, kebijakan itu berhasil menjaga pasokan emas tetap tersedia di dalam negeri.
“Memang target penerimaan dari bea keluar emas belum terealisasi karena tidak ada ekspor. Tetapi tujuan lain dari kebijakan ini, yaitu menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, justru tercapai,” katanya.
Dengan terus meningkatnya ekspor produk hasil hilirisasi tembaga, NTB diperkirakan masih memiliki prospek positif dalam mempertahankan surplus neraca perdagangan hingga akhir 2026, seiring optimalisasi produksi smelter dan meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan di daerah.
Penurunan ekspor hasil tambang berpotensi berdampak terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima. Sebab, besaran DBH memiliki formula yang salah satunya berkaitan dengan hasil ekspor.
Bagi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hafsari, perubahan nilai ekspor dapat memengaruhi besaran DBH yang menjadi hak daerah.
“Jadi masing-masing itu ada formulasinya. Misalnya DBH, formulasinya juga tergantung dari hasil ekspornya. Apabila ekspornya berkurang, DBH-nya pasti nanti juga akan berpengaruh,” kata Ratih.
Menurut Ratih, hubungan antara ekspor dan DBH tersebut merupakan bagian dari formula penghitungan dana bagi hasil yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kinerja ekspor menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga penerimaan daerah.
Ia menegaskan, semakin kuat nilai ekspor, semakin besar pula potensi pengaruhnya terhadap formula DBH. Sebaliknya, ketika ekspor mengalami penurunan, penerimaan DBH juga berpotensi ikut terkoreksi.
Karena itu, menurutnya menjaga kinerja ekspor dinilai penting, terutama di tengah perubahan pola ekspor hasil tambang NTB setelah beroperasinya smelter.
Sementara itu, bagi pemerintah daerah, penerimaan DBH menjadi salah satu sumber pendanaan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyebut, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari aktivitas PT AMNT untuk Provinsi NTB tahun 2026 baru mencapai Rp60,363 miliar. Angka ini jauh di bawah potensi penerimaan ketika aktivitas produksi dan ekspor tambang berjalan normal.
Rendahnya penerimaan DBH ini ditegaskan Nelly, tidak terlepas dari tersendatnya aktivitas ekspor hasil tambang AMNT. Akibat kebijakan pemerintah membatasi ekspor hasil tambang sebelum dilakukan pengolahan/pemurnian di dalam negeri.
Kepala Bappeda NTB ini kemudian merinci, penerimaan DBH AMNT pada kondisi normal biasanya dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar. Namun, pembatasan ekspor membuat penerimaan yang masuk ke daerah turun cukup signifikan.
Sebagai gambaran, dalam lima tahun terakhir, DBH yang dibagi mengalami fluktuasi, tergantung besaran laba bersih penjualan hasil tambang yang diekspor oleh PT. AMNT.
Pada tahun buku 2020 dan 2021, Provinsi NTB mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari keuntungan bersih AMNT sebesar Rp107,1 miliar. Tahun 2022 sebesar Rp268,9 miliar. Tahun 2023 sebesar Rp114,9 miliar. Tahun 2024 sebesar Rp 208 miliar. Tahun 2025 turun menjadi Rp111,9 miliar. Dan Tahun 2026, Pemprov NTB hanya menerima 60,3 miliar karena turunnya angka ekspor konsentrat.
Selain pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga mendapatkan bagian sebesar 4 persen dari total keuntungan bersih PT AMNT. Demikian juga dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi tambang mendapatkan DBH sebesar 2,5 persen. Dan 9 kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB juga mendapatkan DBH sebesar 2 persen.
Meski penerimaan DBH 2026 masih rendah, Bapenda NTB melihat adanya peluang perbaikan pada tahun mendatang. Seiring beroperasinya smelter AMNT yang sudah berjalan lebih lancar. Bapenda NTB bahkan mulai memiliki keberanian untuk memasang target penerimaan yang lebih tinggi pada tahun berikutnya.
Sementara itu, PT AMMAN secara resmi merampungkan proyek pembangunan pabrik smelter tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat.
Penyelesaian proyek ini dikukuhkan melalui penandatanganan Completion and Project Acceptance Certificate (PAC) antara AMMAN dengan mitra strategisnya, China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC), di kantor pusat NFC di Beijing, Tiongkok, pada 18 Juli 2026.
Presiden Direktur AMMAN, Arief Sidarto dalam keterangan resmi menyampaikan, penyelesaian proyek ini merupakan hasil dari dedikasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan salah satu kompleks smelter tembaga dan pemurnian logam mulia terintegrasi paling canggih di dunia.
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), smelter tembaga AMMAN dirancang untuk mengolah hingga 900.000 metrik ton konsentrat per tahun yang berasal dari tambang Batu Hijau, dan, di masa depan, tambang Elang.
Kompleks terintegrasi ini akan memproduksi katoda tembaga berkualitas tinggi, emas, perak, asam sulfat, dan selenium yang menjadi bahan penting bagi berbagai sektor 1 yang menopang pertumbuhan ekonomi dan transisi energi global.
Dari energi terbarukan dan mobilitas listrik hingga teknologi digital serta manufaktur berteknologi tinggi, produk-produk tersebut akan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dunia yang terus meningkat akan mineral kritis.
Pencapaian ini menandai dimulainya fase baru bagi AMMAN sebagai perusahaan yang terintegrasi dari kegiatan pertambangan hingga pengolahan mineral. Kehadiran smelter tersebut juga memperkuat ekosistem hilirisasi nasional dan meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia di pasar global.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memastikan aktivitas ekspor NTB tetap memiliki prospek kuat meski ekspor konsentrat mengalami penurunan. Pergeseran komoditas dari konsentrat menuju emas dinilai dapat menjaga nilai ekspor daerah.
Menurut Iqbal, untuk melihat kinerja ekspor tidak cukup hanya dari sisi volume. Nilai komoditas yang diekspor juga menjadi faktor penting. Meski volume ekspor dapat menurun, nilai ekspor belum tentu ikut turun apabila komoditas yang dikirim memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Ekspor itu dilihat dari nilainya. Kita berhenti ekspor konsentrat, tapi kan jadi ekspor emas. Jadi berubah nanti. Insyaallah tidak akan banyak berkurang,” kata Iqbal.
Ia menjelaskan, pergeseran tersebut membuat karakter ekspor NTB berubah. Jika sebelumnya ekspor konsentrat dilakukan dalam volume besar hingga menggunakan kapal dalam jumlah banyak, kini komoditas dengan nilai lebih tinggi dapat dikirim dalam volume yang lebih kecil.
“Volumenya menurun, yang tadinya hitungannya kapal-kapalan, sekarang tidak kapal-kapalan, tapi nilainya juga besar,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwa smelter PT AMMANkini telah beroperasi penuh. Ini menjadi momentum penting bagi NTB untuk mendapatkan nilai tambah lebih besar dari aktivitas pertambangan.
Pemerintah daerah, kata Iqbal, tidak hanya ingin melihat peningkatan produksi dan ekspor, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas industri pertambangan dapat dirasakan masyarakat NTB.
Karena itu, pemerintah provinsi terus menekankan agar perusahaan melibatkan pengusaha lokal dalam rantai kegiatan ekonominya.
“Sekarang smelter AMMAN itu sudah beroperasi penuh, sudah berhasil. Kita selalu tekankan supaya selalu melibatkan pengusaha lokal,” tegasnya.
Menurut Iqbal, keterlibatan pengusaha lokal menjadi bagian penting agar keberadaan smelter tidak berhenti pada peningkatan angka ekspor semata. Aktivitas industri tersebut diharapkan menciptakan efek berganda melalui peluang usaha, jasa, perdagangan, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Dari penjelasan berbagai sudut di atas, tergambar, betapa eratnya hubungan antara aktivitas pertambangan AMNT, ekspor, dan penerimaan negara, dan daerah penghasil. (bul)
