Mataram (Suara NTB) – Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB bersama Low Carbon Development Indonesia (LCDI) mendorong agar program Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB kedepannya dapat diarahkan untuk kegiatan pembangunan yang memimpin dampak ganda yakni manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.
Gagasan tersebut disambut baik oleh Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi. Menurutnya gerakan program hijau tidak harus berdiri sendiri akan tetapi bisa berjalan paralel dengan program rutin yang dibutuhkan masyarakat tapi direncanakan bisa berdampak kepada lingkungan.
“Menurut kami, perspektif seperti ini patut dipertimbangkan. APBD pada prinsipnya tidak harus menambah banyak program baru untuk menjadi lebih hijau. Yang diperlukan adalah bagaimana program dan belanja yang memang sudah dibutuhkan masyarakat sekaligus didesain memberikan manfaat ekologis dan berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi,” ujar Sambirang pada Rabu (19/8).
Dia menyebutkan program Pokir DPRD NTB sangat memungkinkan bisa diarahkan untuk berdampak terhadap lingkungan. Mulai dari program pertanian berkelanjutan, peternakan sampai pelestarian lingkungan kawasan hutan, parikan dan kelautan.
“Contohnya pengembangan pakan hijauan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi kompos atau biogas, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanganan sampah di sungai dan pesisir, bantuan bibit dan pengamanan kawasan hutan, serta program pertanian yang tidak hanya membangun infrastruktur usaha tani tetapi juga menjaga keberlanjutan lahan” jelas Sambirang.
Dorongan tersebut disampaikan Konsepsi dan LCDI saat melakukan hearing dengan komisi III DPRD NTB. Terkait penguatan agenda Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan NTB.
“Masukan dari Konsepsi bagi kami sangat produktif karena tidak hanya menyampaikan gagasan normatif mengenai penurunan emisi, tetapi juga membawa hasil telaah terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah serta sejumlah rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan dalam pembahasan RAPBD NTB Tahun 2027,” kata Sambirang.
“Jadi kami sangat menyambut baik ikhtiar teman-teman KONSEPSI untuk melihat APBD dari perspektif pembangunan rendah karbon. Apalagi penurunan emisi telah menjadi bagian dari target pembangunan daerah. Artinya, target tersebut semestinya dapat ditelusuri sampai kepada program, kegiatan dan alokasi anggarannya,” sambungnya.
Menurut Sambirang, sejumlah rekomendasi yang disampaikan cukup menarik untuk didalami secara proporsional. Ada yang dapat ditindaklanjuti melalui penguatan program dan indikator kinerja OPD, ada yang membutuhkan penajaman anggaran, dan ada pula yang berkaitan dengan desain kelembagaan sehingga perlu dikaji dari aspek regulasi, efektivitas organisasi, serta kemampuan fiskal daerah. Seperti usulan pembentukan lembaga atau badan khusus PRKBI.
“Kita ingin masukan masyarakat sipil seperti ini mendapatkan ruang dalam proses pembahasan anggaran. Selanjutnya, kita dapat meminta TAPD dan OPD terkait untuk menjelaskan program mana saja dalam RAPBD 2027 yang secara nyata berkontribusi terhadap target penurunan emisi, berapa alokasi anggarannya, apa indikator output dan outcome-nya, serta bagaimana kontribusinya akan diukur,” katanya lagi.
Ke depan, menurut dia target penurunan emisi tidak hanya kuat di dokumen perencanaan saja, namun lemah ketika diterjemahkan ke dalam APBD. Karena itu dia mengajak eksekutif mulai membangun mekanisme penandaan anggaran atau budget tagging terhadap program-program yang berkontribusi pada pembangunan rendah karbon. (ndi)
