Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pemda KLU sukses mendapat tiga penghargaan sekaligus dari Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia, bertepatan dengan Hari Pengayoman, Rabu (19/8/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum NTB. Penghargaan diterima Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., didampingi jajaran OPD terkait.
Wakil Bupati, Kusmalahadi, usai menerima penghargaan menyatakan, raihan tiga penghargaan sekaligus ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan kerja keras jajaran pemerintah di Kabupaten Lombok Utara dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, serta responsif terhadap pelayanan hukum dan perlindungan masyarakat di wilayah KLU. Pihaknya akan bekerja optimal agar pengakuan Kemenkum ini dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Adapun prestasi ini mencakup tiga bidang strategis, yaitu reformasi hukum, kekayaan intelektual, dan jaringan dokumentasi hukum.
“Alhamdulillah, kita menerima penghargaan Predikat Istimewa untuk Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Di mana KLU berhasil meraih predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026,” ujarnya.
Menurut Kusmalahadi, penghargaan ini menegaskan komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang taat aturan dan berorientasi pada kepastian hukum.
Penghargaan kedua, berupa Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara. Sertifikat ini menjadi capaian paling membanggakan bagi perekonomian lokal melalui diterbitkannya Sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk produk Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara.
Wabup menyatakan, Sertifikat tersebut dapat meIindungi reputasi, kualitas, dan karakteristik khas kopi robusta yang tumbuh di lereng Gunung Rinjani.
“Dengan status Indikasi Geografis tersebut, produk kopi unggulan KLU kini memiliki perlindungan hukum nasional serta nilai tambah ekonomi yang signifikan di pasar domestik maupun internasional,” katanya.
Sementara, penghargaan ketiga yang diperoleh adalah Peringkat I dengan Predikat AA (Istimewa) diraih oleh Pemerintah Daerah Lombok Utara dalam Pengelolaan Jaringan diraih oleh Pemerintah Daerah Lombok Utara dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2025 tingkat wilayah Provinsi NTB, dengan perolehan nilai 89.
Penghargaan ini membuktikan bahwa KLU memiliki sistem pengelolaan regulasi dan informasi hukum terbaik di NTB, yang memudahkan masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah secara transparan dan akuntabel. (ari)
