Praya (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun ini tengah menanggung beban utang mencapai sekitar Rp23 miliar. Kebanyakan berupa utang obat-obatan dan alat kesehatan lainnya dari pihak ketiga. Melihat besarnya utang RSUD Praya tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) turun tangan untuk menyelesaikan beban utang itu.
Pemkab Loteng menyiapkan alokasikan anggaran khusus untuk penyelesaian beban hutan RSUD Praya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2026 ini.
“RSUD Praya-kan rumah sakit milik daerah,” sebut Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Loteng, Jumat (28/8). Artinya, pemerintah daerah juga punya tanggung jawab dan kepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Termasuk soal utang ini, karena erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia mengatakan, dukungan anggaran sudah disiapkan di APBD perubahan 2026 ini. Harapannya, tahun ini juga persoalan beban utang RSUD Praya bisa diselesaikan. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut yang dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan kesehatan di RSUD Praya. Mengingat, beban utang yang ditanggung RSUD Praya kebanyakan sumbernya dari pihak ketiga.
Nursiah menjelaskan, besarnya beban utang tersebut karena tingginya beban operasional yang harus ditanggung RSUD Praya. Tidak sebanding dengan pemasukan yang ada. Terutama pemasukan dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di mana pemasukan yang diterima setiap kali mengajukan klaim sering kali tidak sesuai dengan nilai klaim yang diajukan, sehingga meninggalkan sisa beban utang yang terus terakumulasi seperti sekarang ini.
“Penerimana pendapatan utama RSUD Praya itu dari klaim BPJS kesehatan. Kondisinya sudah cukup lama belum terpenuhi sampai 100 persen,” ujarnya
seraya menambahkan, kondisi yang di hadapi RSUD Praya juga hampir sama dialami juga oleh rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah di daerah lainnya.
Ia menambahkan persoalan utang RSUD Praya tersebut sudah masuk dalam pembahasan bersama dengan DPRD Loteng. Dengan melihat kondisi dan kemampuan anggaran daerah, ada peluang beban utang RSUD Praya bisa diselesaikan di APBD perubahan tahun ini. “Tinggal sekarang soal kebijakan antara pemerintah daerah bersama DPRD,” imbuh Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini.
Ke depan, guna menekan beban operasional yang cukup tinggi pihaknya mendorong manajemen RSUD Praya melakukan upaya-upaya efisiensi. Sehingga beban operasional yang ada memang benar-benar menggambarkan kondisi kebutuhan yang sesungguhnya. Begitu juga dalam menyusun rencana kebutuhan agar bisa lebih cermat lagi.
“Efisiensi internal penting juga dilakukan RSUD Praya supaya bisa menekan beban biaya operasional. Dalam penyusunan kebutuhan belanja juga harus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan dan pendapatan rumah sakit,” pungkas mantan Sekda Loteng ini. (kir)
