Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), Hj. Nurul Adha menyoroti proses verifikasi data Rumah Tak Layak huni (RTLH) yang belum dirampungkan OPD. Bahkan dari 350 unit yang telah dianggarkan, proses verifikasi sasaran baru sekitar separuh dari jumlah rumah. Sedangkan sisanya belum ditemukan.
Selain itu, minimnya OPD turun saat program penanganan kemiskinan melalui bedah rumah menjadi sorotan Ketua PKS Lobar itu. Sehingga beberapa hal ini menjadi bahan evaluasinya terhadap kepala OPD.
Wabup menegaskan Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni. “Namun, dari sekitar 350 unit yang telah dianggarkan, proses verifikasi sasaran belum sepenuhnya rampung. Baru sekitar separuh dari jumlah rumah tersebut yang telah terverifikasi,” tegas Wabup akhir pekan kemarin.
Disebutkan, sisa yang belum terverifikasi masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. “Kira-kira baru lima puluh persen yang sudah terverifikasi. Artinya, masih ada sasaran yang belum kita temukan. Ini menjadi catatan bagi saya dan OPD agar lebih aktif turun langsung mencari sasaran yang tepat,” katanya menegaskan.
Selain itu, ia menemukan anak putus sekolah yang belum disasar OPD dalam hal ini Dikbud. Sehingga ia pun memerintahkan kepada staf ahli untuk menyampaikan hal ini ke Dikbud agar segera ditindaklanjuti.
Ia meminta OPD rajin turun menelusuri anak tidak sekolah akibat faktor biaya dan lainnya. Karena bisa jadi banyak anak yang putus sekolah lainnya yang belum ditemukan oleh OPD. Wabup juga menyorot kepala OPD tidak ada yang hadir dalam kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Bedah rumah warga tak mamp. “Ya (yang hadir) hanya Bu Staf Ahli, Bu Camat dan Kapus. Ini (kepala OPD tidak turun) jadi catatan dan evaluasi OPD juga,” tegasnya.
OPD harusnya turun ke daerah-daerah pelosok untuk mencari warga miskin ekstrem yang butuh penanganan, sehingga data 350 rumah yang akan ditangani tahun ini bisa secepatnya terpenuhi dan terverifikasi. Wabup juga mendorong kolaborasi camat, kades untuk menginformasikan kondisi warganya yang butuh penanganan rumah. (her)
