DPRD Provinsi NTB mengharapkan agar pemerintah dan pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka pengangguran dengan sejumlah program kerja yang langsung menyentuh angkatan kerja di NTB. Anggaran pusat dan anggaran di pemerintah daerah diharapkan mampu optimal menyerap tenaga kerja baru.
Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, di momentum perayaan kemerdekaan RI ke 79 ini, ia ingin agar angkatan kerja merdeka dari kesulitan mencari kerja. Karena itulah ia meminta kepada pemerintah daerah agar kegiatan job fair serta memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
“Bagaimana kita genjot dari APBD kita, dari semua ini terutama apa pun namanya kemajuan, apa pun yang telah diraih, tetapi kalau pengangguran masih dominan, itu tidak namanya merdeka ya. Jadi merdeka itu semua harus sesuai harapan, terutama ekonomi. Bagaimana kita mengatasi kemiskinan dan pengangguran ini seminim mungkin. Kalau nol persen mungkin mustahil,” katanya.
Ketua DPW PPP NTB ini mengatakan, eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk menyehatkan postur APBD 2025. Indikatornya yaitu utang-utang daerah sudah bisa terbayar di tahun ini dan pihaknya tak ingin mendengar lagi adanya program atau proyek yang masih tersisa pembayayarannya. Sehingga di APBD NTB 2025, keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB stabil. Dengan demikian, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangagguran dapat dilakukan dengan lebih baik.
“Tema kita di APBD 2025 adalah penyehatan anggaran daerah. Kita sudah sepakat antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2024 mencapai 3,03 juta orang, meningkat sebanyak 163,340 orang dibandingkan Februari 2023. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,80 persen poin.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 169,990 orang dari Februari 2023.
Menurut Muzihir, kreativitas Pemda sangat dibutuhkan dalam rangka menyerap tenaga kerja yang ada, baik melalui kerjasama dengan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja hingga mendorong pengembangan UMKM.(ris)
