Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, memastikan verifikasi 450 kepala keluarga (KK) calon penerima manfaat program desa berdaya transformatif telah tuntas alias rampung. Pemerintah daerah tinggal menunggu penyaluran bantuan dari pemerintah provinsi.
“Calon penerimanya sudah final, tinggal transfer aset saja kepada para penerima di empat desa yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya,” kata Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ibrahim kepada Suara NTB, Senin (31/8).
Ia melanjutkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penilaian atas proposal yang diajukan oleh masing-masing penerima manfaat di program tersebut. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan besaran bantuan senilai Rp7 juta dan akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima program.
“Jadi untuk tahun 2026 belum ada yang terealisasi untuk program tersebut. Karena masih menunggu penyaluran aset yang dilakukan oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.
Di Sumbawa lanjut Ibrahim, empat desa yang menerima manfaat program tersebut. Yakni, Desa Lape, Labuhan Aji, Motong dan Padasuka dengan jumlah penerima 450 KK. Para penerima program ini nantinya akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp7 juta dengan jenis usaha yang disesuaikan.
“Bantuan Rp7 juta yang kita berikan bukan dalam bentuk fresh money,melainkan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh penerima. Kami juga akan tetap melakukan pendampingan,” ujarnya.
Pola pendampingan yang dilakukan oleh tim dengan cara melakukan pemetaan potensi penerimaa program yang dibina. Hal itu dilakukan agar dana yang sifatnya stimulan tersebut, tidak habis begitu saja dan tidak memberikan manfaat apapun.
Ia memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan langsung ditransfer melalui rekening masing-masing penerima untuk kegiatan produktif. Misalnya,di bidang peternakan ayam, kambing atau usaha tani sesuai potensi masing-masing desa.
“Kami berharap program ini bisa berjalan maksimal dan pelaksanaannya tepat sasaran, supaya masyarakat di desa sasaran bisa keluar dari kategori kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana stimulus tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.
“Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran,sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” ujarnya. (ils)
