Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) dalam hal ini Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha memerintahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pelayanan maksimal pada masyarakat yang terdampak kekeringan. OPD diinstruksikan lebih cepat menyalurkan air kepada warga yang mengalami krisis air.
Pemkab sendiri telah menyiapkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan warga yang krisis air. Dengan penetapan status darurat bencana kekeringan, menjadi salah satu syarat pencairan BTT tersebut.
Wabup mengatakan, pihaknya telah menetapkan status darurat bencana kekeringan setelah melalui rapat dengan OPD terkait yang masuk dalam Satgas Penanggulangan Bencana. “Kita telah naikkan status dari siaga menjadi darurat bencana kekeringan, karena ini kemarau berkepanjangan dan ekstrem,” kata Umi Nurul, sapaan Wabup Lobar, Selasa (8/9/2026).
Dengan kenaikan status itu, OPD secara legal dan hukum boleh memakai anggaran BTT. Ia meminta OPD mempercepat realisasinya agar permintaan dari desa-desa yang mengalami kekeringan, secepatnya bisa disalurkan air bersih. Proses pun ditekankan oleh Wabup dipermudah, jangan dipersulit. “Cukup surat permohonan dari desa warganya butuh air, anggarannya bisa dikeluarkan,” tegasnya.
Terkait besaran BTT, Wabup mengaku tidak hafal jumlah pastinya, yang jelas nilainya cukup besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana kekeringan ini. Dengan begitu, warga secepatnya bisa terbantu air bersih.
“Anggaran BTT cukup besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan yang masuk dalam bencana kekeringan. Sehingga masyarakat kita terbantu mendapatkan air bersih dan seterusnya,” ujarnya.
Ia menegaskan penanganan tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kawasan pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Lombok Barat.
Kawasan wisata, memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi daerah. Keberlangsungan operasional hotel, destinasi wisata hingga sektor usaha yang tumbuh di sekitarnya turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Apalagi kemudian tempat wisata. Bagaimanapun impact-nya (dampaknya, red) kepada pertumbuhan ekonomi. Kita punya pajak dari hotel di lokasi, di destinasi wisata dan seterusnya,” tegas Wabup.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan persoalan air bersih tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap aktivitas pariwisata. Langkah antisipasi menjadi penting mengingat sektor wisata tidak hanya berkaitan dengan kunjungan wisatawan, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah.
Nurul Adha menekankan bahwa penanganan persoalan air harus dilakukan dengan serius agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan wisata.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar Fauzi mengatakan pihaknya mendukung kenaikan status siaga menjadi darurat bencana kekeringan, karena menjadi salah satu syarat untuk penggunaan BTT. “Dengan kondisi kekeringan dan kebakaran di mana-mana, kita butuh suplai air ke warga,” kata Fauzi.
Pihaknya pun dalam beberapa kali rapat dengan eksekutif, menyarankan jangan menunggu anggaran untuk menambah armada dan lain sebagainya, karena itu justru menyebabkan warga akan terdampak kian parah.
“Makanya kami menyarankan dengan anggaran BTT ini, mari kalau ada armada yang disewa, kita sewa dulu. Kalau ada kita kerja sama pihak ketiga yang punya armada tangki dan sebagainya itu kita lakukan dulu,” ujarnya.
Pihaknya mendorong OPD mempercepat pendistribusian air tanpa harus menunggu armada yang tersedia melalui pembiayaan BTT. Nanti sembari OPD memproses pembiayaan dari BTT tersebut, agar warga tidak terlalu terdampak parah. (her)
