Mataram (Suara NTB) – Harga tiket pesawat berpotensi meningkat menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2026. Kenaikan harga tiket ini menyusul pemerintah pusat kembali menaikkan biaya tambahan atau fuel surcharge (FS) pesawat domestik kelas ekonomi menjadi maksimal 40 persen dari tarif batas atas (TBA). Padahal sebelumnya, biaya tambahan tersebut sempat diturunkan menjadi 30 persen pada 1 Agustus 2026.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar, berharap kenaikan ini tidak mengganggu arus konektivitas udara di NTB, apalagi menjelang MotoGP Mandalika 2026.
Menurutnya, ketentuan harga tiket pesawat ditentukan sepenuhnya oleh pusat. Meski begitu, ia percaya penikmat MotoGP tidak akan keberatan dengan kenaikan harga tiket tersebut.
“Dengan kenaikan ini. Ya, kita berharap nggak mengganggu lah. Kita kan nggak ada kewenangan. Tapi InsyaAllah minat (MotoGP, red) itu tinggi. Karena euforia meledak,” ujarnya, Selasa, 8 September 2026.
Kendati optimis penonton MotoGP tetap meledak seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemprov NTB tetap menyiapkan opsi-opsin lain yang lebih ekonomis untuk para penikmat MotoGP, yaitu dengan menggunakan jalur laut dan darat. Untuk jalur laut, Pemprov telah menyiapkan sejumlah armada dari Surabaya-Lombok, dan Bali-Lombok.
“Kalau tidak pesawat, kita sudah siapkan juga di laut. Kita sudah siapkan dan kawan-kawan dari mitra di laut sudah siap juga,” katanya.
Ia mengaku, setiap perusahaan kapal bersedia menyiapkan beberapa unit tergantung dengan kebutuhan penonton.
Asisten II Setda NTB, Lalu Mohamad Faozal, mengatakan akan merumuskan kembali Pergub Nomor 9 Tahun 2022 yang menetapkan batas atas tarif hotel dan penginapan saat ada event internasional di NTB. Ia mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan kembali soal tarif akomodasi yang seringkali menjadi perdebatan setiap perhelatan MotoGP.
“Itu selalu menjadi soal akomodasi. Ada yang minta harus lima hari lama tinggal, dan lain-lain. Nah ini harus kita sesuaikan, rencananya tanggal 12 kita akan rakor bersama asosiasi-asosiasi ini supaya tidak aji mumpung,”
.
Dia melanjutkan, penetapan tarif itu boleh saja, tapi harus ada batasan. Adapun evaluasi Pergub ini rencananya Pemprov akan menghilangkan ambang batas dan ambang bawah yang kerap kali menjadi alasan pelaku pariwisata menaikkan tarif. Nantinya, sambungnya tidak akan ada maksimal tarif di setiap zona seperti sebelum-sebelumnya.
“Kita sesuaikan. Betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama untuk suksesnya MotoGP,” lanjutnya.
Apabila ada oknum pelaku pariwisata yang tidak menaati peraturan baru Pemprov NTB ini, Mantan Pj Sekda NTB itu menegaskan harus diberikan sanksi agar Perda benar-benar diterapkan dan ditaati oleh semua. Utamanya untuk para broker atau calo yang kerap kali mengambil keuntungan di musim MotoGP.
“Akan coba dalami, pemerintah harus hadir. Sesegera mungkin ada di lapangan. Supaya tidak ada praktik-praktik broker itu,” pungkasnya. (era)
