Mataram (Suara NTB) – Peternak ayam petelur di NTB menyoroti dugaan mudahnya lalu lintas telur dari luar daerah masuk ke NTB melalui Pelabuhan Lembar. Kondisi ini semakin menekan peternak lokal yang saat ini menghadapi harga telur rendah dan biaya produksi yang terus meningkat.
Ketua Peternak Unggas NTB, Ervin Tanaka, mengatakan persoalan masuknya telur dari luar daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, secara nasional saat ini terjadi overproduksi dan overpopulasi ayam petelur sehingga pasokan telur melimpah dan menekan harga di tingkat peternak.
“Kalau kita mengerucutkan ke NTB, sebenarnya kalau tidak ada telur dari luar yang masuk, kita masih aman. Tetapi kondisi seperti ini pemerintah provinsi harus benar-benar sigap,” kata Ervin.
Ia mengingatkan, NTB sebelumnya telah berhasil membangun kemandirian produksi telur. Jika pasokan dari luar daerah terus masuk tanpa pengawasan ketat, peternak lokal dikhawatirkan kembali mengalami kerugian dan gulung tikar.
Ervin menyebut, dalam beberapa bulan terakhir sudah ada peternak yang menawarkan kandang beserta ayamnya untuk dijual. Fenomena tersebut menjadi indikasi bahwa tekanan terhadap peternak semakin berat.
“Sudah ada beberapa yang menawarkan kandang dan ayamnya. Bahkan ada yang menjual tanah, kandang, sekaligus ayamnya. Mereka mungkin sudah tidak kuat menahan kerugian,” ujarnya.
Ervin mempertanyakan pengawasan lalu lintas telur di Pelabuhan Lembar. Berdasarkan hasil pembahasan Petarung NTB dengan instansi terkait sebelumnya, pemasukan produk peternakan semestinya melalui sejumlah mekanisme dan koordinasi antarlembaga.
Ia menjelaskan, terdapat persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari kabupaten yang ditembuskan kepada pemerintah provinsi. Mekanisme tersebut penting agar pemerintah provinsi mengetahui jumlah telur yang masuk dan dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah.
“Harusnya provinsi tahu dari seluruh kabupaten berapa kebutuhan. Tetapi di lapangan kadang rekomendasinya hanya sampai kabupaten, tidak tembus ke provinsi. Dan telurnya sudah boleh masuk,” katanya.
Menurut Ervin, ini membuat pengawasan di tingkat provinsi menjadi sulit. Bahkan, ketika pihaknya mempertanyakan data rekomendasi pemasukan telur ke Dinas Nakeswan NTB, disebutkan tidak terdapat rekomendasi yang diterbitkan.
Di sisi lain, Ervin mengatakan informasi telur dari luar daerah dapat melintas cukup hanya dengan dokumen kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh karantina.
“Cukup dengan memenuhi SKKPH dari karantina, istilahnya bisa jalan, bisa masuk. Ini persoalannya. Seharusnya di cek dulu ketersediaan telur di dalam daerah bagaimana,” ujarnya.
Ervin menilai mekanisme tersebut perlu diperkuat dengan koordinasi antara karantina dan pemerintah daerah. Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata menyalahkan karantina karena memiliki kewenangan berdasarkan aturan kementerian, tetapi memastikan seluruh pihak mengetahui lalu lintas telur yang masuk ke NTB.
“Memang tidak bisa disalahkan juga, tetapi harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ervin menambahkan, tekanan terhadap peternak semakin berat karena biaya produksi juga meningkat. ia menyebut harga konsentrat dari pabrikan mengalami kenaikan, termasuk bahan baku seperti soybean meal (SBM). Harga jagung dan dedak juga ikut naik.
Dengan kondisi itu, harga telur di tingkat peternak dinilai belum memberikan keuntungan yang layak. Ervin memperkirakan harga telur seharusnya berada di kisaran Rp55 ribu per kilogram agar peternak setidaknya dapat memperoleh keuntungan.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) NTB, Muhammad Riadi, salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan masuknya telur dari luar NTB melalui jalur tidak resmi. Ia menegaskan, Dinas Nakeswan NTB tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak Iduladha hingga saat ini.
“Sejak Iduladha kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi memasukkan telur ke NTB. Tidak pernah. Namun rembesannya tetap ada,” ujarnya. (bul)
