Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ke DPRD Provinsi NTB pada rapat paripurna DPRD pada Jumat (11/9). Rancangan perubahan APBD tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Abul Chair kepada pimpinan DPRD NTB.
Dalam penjelasan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang disampaikan oleh Sekda Abul Chair. Postur Perubahan APBD 2026 tersebut memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,683 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 1,08 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,622 triliun lebih.
Peningkatan pendapatan daerah terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan mencapai Rp3,122 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat 3,21 persen dari APBD 2026 yang sebelumnya sebesar Rp3,024 triliun lebih.
Kenaikan PAD tersebut setara sekitar Rp97 miliar lebih. Komponennya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,941 triliun lebih, retribusi daerah Rp992 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp89 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp98 miliar lebih.
Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2,495 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 0,48 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,483 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp11,895 miliar lebih. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih.
Sementara itu belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,052 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat 5,56 persen atau sekitar Rp319 miliar lebih dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp5,733 triliun lebih. Belanja operasi dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp5,146 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 7,54 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp4,785 triliun lebih, atau naik sekitar Rp360 miliar lebih.
Komponen Belanja tidak terduga juga mengalami peningkatan. Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pos ini dianggarkan sebesar Rp23,74 miliar lebih, naik 58,33 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp15 miliar.
Sementara itu, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp882 miliar lebih. Angka tersebut turun 39,16 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp931 miliar lebih, atau berkurang sekitar Rp50 miliar lebih.
“Untuk pembiayaan daerah, dalam rancangan perubahan APBD 2026 terdapat defisit sebesar Rp369 miliar lebih. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp431 miliar lebih,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Sekda bahwa penyusunan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memastikan berbagai tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.
Sejumlah fokus yang disebutkan antara lain akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim, serta pengembangan destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan.
“Pembangunan NTB tidak hanya sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya membangun kualitas kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan,” kata Gubernur sebagaimana disampaikan Sekda.
Selain itu, belanja perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperkuat dan memperbaiki jaringan infrastruktur, mempercepat program prioritas daerah, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan pariwisata berkualitas dunia, serta memperkuat ketahanan pangan.
Dalam kesempatan itu juga disinggung pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem internal dan mitigasi resiko. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah praktik korupsi akibat kelemahan sistem atau corruption by system, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami terus berkomitmen bahwa segala kebijakan yang tertuang dalam Raperda Perubahan APBD ini, nantinya akan benar-benar membawa keberpihakan dan kemaslahatan bagi segenap warga Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (ndi)
