Mataram (Suara NTB) – Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Sinergi tersebut ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, serta Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II.
Penguatan koordinasi itu disampaikan dalam Media Briefing Forum KSSK NTB Triwulan III 2026 di Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB, Selasa, 15 September 2026.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, mengatakan perekonomian global masih menghadapi berbagai dinamika yang perlu diantisipasi, termasuk perkembangan rantai pasok.
Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan. Sementara ekonomi NTB tumbuh lebih tinggi, yakni 7,41 persen, terutama ditopang ekspor hasil pengolahan smelter dan konsumsi rumah tangga.
Namun, perkembangan ekonomi tersebut tetap diikuti tantangan pada sisi harga. Pada Agustus 2026, NTB mengalami inflasi 0,57 persen secara bulanan atau 4,03 persen secara tahunan.
Menjelang periode Maulid, BI NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pengendalian harga melalui Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga dan pasokan, gerakan tanam cabai, serta bantuan sarana dan prasarana pertanian bagi kelompok tani komoditas pangan strategis.
Dorong Pariwisata dan Ekonomi Desa
BI NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata, fasilitasi UMKM pada Bazar Mandalika, serta perluasan akseptasi pembayaran digital.
Dukungan juga diberikan kepada masyarakat Desa Sade, termasuk fasilitasi penukaran uang rusak dan terbakar, bantuan, edukasi, serta trauma healing.
Dari sisi sistem pembayaran, transaksi QRIS Cross Border di NTB terus berkembang. Volume transaksi tercatat tumbuh 66,3 persen, sedangkan jumlah transaksi meningkat 138,5 persen.
BI juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta penerapan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen sesuai ketentuan mulai 1 Oktober 2026.
Dalam pengelolaan uang Rupiah, BI NTB mencatat net inflow uang kartal sekitar Rp700 miliar hingga Agustus 2026.
Sementara hingga Juli 2026 ditemukan 1.774 lembar uang palsu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.300 lembar hasil penindakan telah dimusnahkan bersama Kejaksaan Negeri Mataram.
Perkuat Sektor Riil
BI NTB juga mendorong penguatan sektor riil melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KED) yang mencakup tiga pilar, yakni ketahanan pangan, komoditas unggulan dan pengembangan ekonomi daerah, serta akseptasi digital.
Program tersebut disinergikan dengan program unggulan Pemprov NTB, Desa Berdaya, yang antara lain telah diterapkan di Desa Sembalun Bumbung dan Desa Tetebatu, Lombok Timur.
Kelompok tani bawang putih di Sembalun Bumbung mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), sementara Desa Wisata Tetebatu memperoleh dukungan pengembangan destinasi wisata.
Dukungan serupa juga diberikan kepada kelompok tani komoditas strategis, seperti bawang merah di Lombok Utara dan Bima, bawang putih di Sembalun, cabai rawit di Lombok Timur dan Sumbawa, serta kopi di Sumbawa.
“Agenda selanjutnya bersama Forum KSSK NTB, KPwBI NTB akan memberikan edukasi literasi keuangan bagi UMKM, pelaku usaha ekspor dan calon eksportir,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Edukasi tersebut dijadwalkan berlangsung 16 September 2026 dengan sasaran 100 UMKM dan pelaku usaha ekspor di desa berdaya tematik ekspor di Lombok Timur.
Selain penguatan ekonomi masyarakat, peluang investasi NTB juga terus didorong melalui Regional Investment Relationship Unit (RIRU). Salah satunya melalui Sasambo Investment Challenge yang kini memasuki tahap site visit dan akan dilanjutkan dengan investment summit pada Oktober 2026.
Kredit Perbankan Tumbuh 4,65 Persen
Dari sektor jasa keuangan, OJK NTB mencatat kondisi sektor keuangan daerah tetap terjaga. Penyaluran kredit perbankan mencapai Rp80,25 triliun, tumbuh 4,65 persen secara tahunan.
Pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan sektor UMKM.
Sementara itu, kinerja APBN di NTB terus diakselerasi untuk mendukung pembangunan daerah. Hingga 31 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,82 triliun kepada 108.995 debitur.
Dari sisi penerimaan negara, Kanwil DJP Nusa Tenggara mencatat penerimaan pajak NTB hingga Juli 2026 sebesar Rp1.665,78 miliar, tumbuh 17,85 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.
Penerimaan pajak tersebut masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.
Sementara LPS Regional II memastikan hingga 31 Agustus 2026 belum terdapat bank di NTB yang dilikuidasi LPS.
LPS sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat penjaminan simpanan.
Forum KSSK NTB menegaskan koordinasi lintas lembaga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan.(bul)
