Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk mendukung perbaikan sejumlah sekolah yang belum mendapatkan penanganan melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, H. M. Nurul Wathoni, saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026) mengatakan, anggaran tersebut berasal dari APBD, termasuk dukungan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Menurutnya, anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk sekolah yang sebelumnya telah diusulkan mendapat penanganan, tetapi belum masuk dalam program revitalisasi. Salah satu contohnya adalah sekolah di Jeringo yang belum mendapatkan alokasi pada tahap pertama.
“Yang rusak kemarin tidak dapat, sudah diajukan di revitalisasi, tapi tidak bisa. Akhirnya seperti di Jeringo, kami usulkan lagi dan masuk di (APBD) perubahan,” jelasnya.
Melalui anggaran perubahan tersebut, pemerintah daerah kemudian mengalokasikan dana untuk sejumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan. Besaran anggaran yang diterima setiap sekolah berbeda, tergantung kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Ada sekolah yang mendapat sekitar Rp100 juta dan ada pula yang memperoleh sekitar Rp80 juta.
Nurul menyebutkan, terdapat lebih dari 30 sekolah yang akan mendapat penanganan melalui skema tersebut. Jumlah itu berada di luar sekolah yang memperoleh program revitalisasi. “Lebih dari tiga puluhan, berarti di luar dari total yang dapat revitalisasi dua ratusan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan DPRD agar sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dapat diperjuangkan melalui pokir. Sejumlah usulan telah mendapatkan dukungan, termasuk sekolah di Jeringo dan beberapa sekolah dasar (SD) lainnya.
Di sisi lain, Nurul Wathoni optimis program revitalisasi sekolah yang terus berjalan dapat secara bertahap mengurangi jumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat. Ia berharap dukungan anggaran revitalisasi dapat terus berlanjut setiap tahun hingga target perbaikan sekolah tercapai.
“Kalau setiap tahun kita dapat Rp200 miliar, selesai sudah sekolah ini. Tinggal yang rusak ringan saja,” katanya.
Nurul juga menyoroti pentingnya penanganan kerusakan sekolah sejak dini. Menurutnya, sebagian kerusakan yang awalnya ringan justru menjadi lebih berat karena tidak segera diperbaiki.
Ia mencontohkan kerusakan ringan pada bagian lantai sekolah yang dibiarkan dalam waktu lama hingga kondisinya semakin parah. Padahal, menurutnya, perbaikan ringan masih dapat dilakukan menggunakan anggaran operasional sekolah (BOS) sesuai ketentuan.
“Kadang sekolah ini tidak diperbaiki dari awal. Di BOS itu ada rehab ringan yang boleh. Misalnya lantainya turun, dibiarkan. Padahal itu sebenarnya tinggal diperbaiki,” demikian paparnya. (rus)
