Giri Menang (Suara NTB) – Polemik Desil yang terjadi di hampir semua daerah di Lombok Barat (Lobra) menjadi perhatian serius kalangan Komisi IV DPRD Lobar. Komisi IV mendorong Pemkab Lobar secepatnya mengambil langkah untuk menangani persoalan Desil ini guna meredam polemik di masyarakat.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan Pemkab segera mengumpulkan para kepala desa untuk menyamakan persepsi tengang Desil ini.
Masukan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah saat turun langsung memantau proses pembagian Bansos di salah satu desa di wilayah Kecamatan Labuapi, Kamis (24/9/2026).
Dari hasil turun itu, ia melihat langsung dampak dari klasifikasi Desil terhadap warga yang biasanya memperoleh Bansos, tetapi akibat Desil ini mereka tidak bisa mendapat bantuan.
Dampaknya, bantuan ini akan dikembalikan ke negara. Hal ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak, tetapi terkendala Desil, akibatnya tidak bisa mengakses bantuan ini.
“Saran saya ke pemerintah daerah melalui Dinas Sosial perlu segera mengumpulkan semua kades-kades se Lombok Barat untuk menyamakan persepsi, supaya kades-kades mendapatkan penyamaan persepsi terkait Desil ini,” tegas Syamsuriansyah.
Menurutnya, menyamakan persepsi terkait kebijakan Desil ini penting supaya para Kades satu persepsi ketika ditanya oleh masyarakatnya tentang Desil.
Politisi Perindo ini menjelaskan, kewenangan untuk menurunkan atau menaikkan Desil itu tentu di pemerintah pusat. Pemda tidak punya kewenangan untuk mengubah Desil dan penerima KPM Bansos. Tugas Pemkab mengusulkan atau entri ke Kemensos sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Hanya itu tugas Pemda, itulah mengapa kemudian saya mengusulkan supaya Pemda duduk bersama dengan seluruh Kades,” jelas Ketua Perindo Lobar.
Setelah menjaring aspirasi dari para Kades, hal itu bisa menjadi rekomendasi bagi Pemkab untuk dibawa dan disampaikan ke Kementerian Sosial. Dan apapun aspirasi yang dituangkan dalam rekomedasi itu harus didengar oleh Kemensos, karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Ia mendorong langkah ini segera dilakukan Pemkab, agar jangan sampai persoalan polemik Desil terus berkepanjangan sehingga yang dirugikan pada akhirnya masyarakat Lobar. Ketika masyarakat dirugikan, justru dikhawatirkan terjadi gejolak-gejolak di tengah masyarakat sehingga berdampak pada pembangunan di daerah. (her)
