Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mulai menyiapkan pengaturan ruang untuk mengarahkan pertumbuhan wilayah di Kecamatan Bolo. Tujuannya agar tetap menjaga lahan pertanian dan lingkungan. Pasalnya, Kecamatan Bolo diproyeksikan menjadi pusat ekonomi, perdagangan dan pertanian dalam 10-20 tahun ke depan.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Fatahullah mengatakan pembangunan di Kecamatan Bolo perlu diarahkan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman agar pertumbuhan ekonomi berlangsung terarah.Pengaturan ruang diperlukan untuk mencegah alih fungsi lahan sekaligus mengantisipasi persoalan infrastruktur. Pengembangan ekonomi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana.
“Kita tentu ingin dalam 10-20 tahun ke depan Bolo menjadi wilayah yang berkembang secara ekonomi, masyarakatnya produktif, namun lingkungannya tetap terjaga dan tidak mengorbankan kepentingan generasi masa depan,” katanya pekan kemarin.
Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Bolo yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian ATR/BPN serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam materi penyusunan rencana detail wilayah lanjutnya, kawasan Sila di Kecamatan Bolo ditempatkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi simpul transportasi sekaligus pusat perdagangan, bisnis, jasa dan pelayanan publik.
Selain itu, Kecamatan Bolo juga memiliki potensi ekonomi dari sektor pertanian, peternakan, agroindustri hingga wisata bahari. Pengaturan ruang dinilai penting agar pengembangan berbagai sektor dapat berjalan tanpa mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan.
Ketua Tim Penyusun RDTR, Indra Sugiarto mengatakan RDTR tidak hanya mengatur pemanfaatan ruang secara rinci, tetapi juga memberikan kepastian bagi perkembangan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.
“Lebih dari sekadar dokumen tata ruang yang rinci, RDTR WP Bolo diharapkan mampu mengarahkan perkembangan permukiman serta pusat kegiatan ekonomi agar tumbuh secara lebih terarah dan terpadu,” jelasnya.
Selain mengarahkan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi, RDTR juga diarahkan memberi batas yang jelas antara ruang yang dapat dikembangkan dan kawasan yang perlu dilindungi.
Dalam konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebutnya,terdapat empat isu pembangunan berkelanjutan yang dinilai strategis. Yakni kerentanan wilayah terhadap multi-bencana, ancaman krisis air, terancamnya keberlanjutan lahan pertanian, serta belum optimalnya pengelolaan sampah, limbah dan kawasan kumuh.
Isu tersebut menjadi penting karena pengembangan ekonomi dan pariwisata di Bolo membutuhkan dukungan lingkungan yang memadai. Pengembangan destinasi wisata tidak hanya membutuhkan akses dan fasilitas, tetapi juga pengelolaan sampah, ketersediaan air serta perlindungan terhadap kawasan yang memiliki nilai ekologis.
Bagi sektor pariwisata, penataan ruang juga diharapkan membuka ruang bagi pengembangan usaha masyarakat, mulai dari kuliner, jasa wisata, transportasi, penginapan, perdagangan hingga ekonomi kreatif. (hir)
