WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman, M.Pd.I., meminta Pemerintah Kota Mataram melakukan evaluasi serius terhadap akurasi data perlindungan sosial. Desakan itu disampaikan menyusul adanya sekitar 68 ribu kepala keluarga (KK) yang mengajukan sanggahan terhadap data desil kesejahteraan.
Zia menilai jumlah tersebut bukan angka kecil dan semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan proses pendataan, pemutakhiran, serta verifikasi data berjalan secara akurat dan objektif.
“Kita tidak boleh hanya melihat 68 ribu KK ini sebagai masyarakat yang mengajukan keberatan. Justru ini harus menjadi bahan evaluasi. Kita harus mencari tahu mengapa begitu banyak masyarakat merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat,” tegas Zia kepada Suara NTB, Senin (5/10).
Menurutnya, data perlindungan sosial memiliki peran penting karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima berbagai program bantuan pemerintah. Ketidakakuratan data berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.
Ketua DPC PPP Kota Mataram ini mengingatkan agar masyarakat yang benar-benar miskin dan rentan tidak kehilangan hak hanya akibat persoalan administrasi, data yang belum diperbarui, maupun ketidaksesuaian indikator kesejahteraan.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar miskin dan rentan kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi, data yang belum diperbarui, atau ketidaksesuaian indikator. Di sisi lain, mereka yang sudah mampu juga harus dikeluarkan dari daftar penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Zia juga mendorong Dinas Sosial bersama perangkat kecamatan dan kelurahan melakukan verifikasi faktual terhadap masyarakat yang mengajukan keberatan. Menurutnya, proses tersebut tidak cukup hanya mengandalkan data digital.
Ia meminta pemerintah membuka secara transparan hasil verifikasi, mulai dari jumlah sanggahan yang masuk, jumlah yang dinyatakan benar, ditolak, hingga yang masih dalam proses.
“Kita membutuhkan data yang jelas. Dari 68 ribu KK yang menyanggah, berapa yang ternyata memang layak masuk kembali sebagai penerima? Berapa yang memang tidak layak? Ini harus dibuka secara transparan agar publik mengetahui bahwa proses verifikasi berjalan objektif,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Mataram ini.
Selain itu, Zia meminta Pemkot Mataram membangun mekanisme pemutakhiran data secara berkala dan responsif.
“Tujuan akhirnya sederhana: bantuan pemerintah harus diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan, tidak boleh salah sasaran dan tidak boleh ada masyarakat miskin yang terlewat,” pungkasnya. (fit)
