Mataram (Suara NTB) – Indonesia kembali mencatat swasembada beras setelah era Presiden Soeharto. Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut, awal 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi capaian bersejarah setelah Indonesia tidak lagi mengimpor beras sejak awal 2025.
“Baru dua kali Indonesia mencapai swasembada pangan. Pertama di era Pak Harto, kemudian di era Pak Prabowo,” kata Rizal di Mataram, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Rizal, capaian ini bukan semata hasil kerja Kementerian Pertanian atau Bulog, melainkan buah kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, swasta, mitra penggilingan padi, hingga petani di berbagai daerah.
Ia menyebut, pada 2025 Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton beras. Realisasinya mencapai sekitar 3,4 juta ton hingga akhir tahun. Penyerapan tersebut menjadi salah satu penopang ketersediaan beras dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
Keberhasilan itu, lanjut Rizal, juga ditopang kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pembelian gabah petani minimal Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian harga dan penyerapan dinilai memberi insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi karena hasil panen memiliki kepastian pasar.
“Petani sekarang tidak takut lagi menanam karena ada kepastian gabahnya dibeli. Ini mendorong mereka untuk terus berproduksi,” ujarnya.
Rizal menegaskan, tantangan berikutnya bukan sekadar mencapai swasembada, melainkan memastikan kondisi tersebut bertahan dalam jangka panjang. Presiden Prabowo, katanya, telah mengarahkan agar swasembada pangan menjadi capaian berkelanjutan, bukan keberhasilan sesaat.
Upaya mempertahankan swasembada beras terus diperkuat pada 2026. Rizal menyebut, hingga Oktober, realisasi penyerapan beras Bulog telah mencapai sekitar 4,2 juta ton, melampaui target 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah.
Pada periode Januari hingga Oktober 2026, Indonesia juga tidak melakukan impor beras.
“Insya Allah, 99 persen Indonesia pada 2026 dinyatakan swasembada pangan berkelanjutan,” ujarnya.
Besarnya produksi dalam negeri turut memperkuat cadangan beras pemerintah. Rizal menyebut stok Bulog sempat mencapai 5,4 juta ton pada September 2026. Pada Oktober, stok berada di kisaran 4,5 juta ton setelah sebagian disalurkan untuk bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurut dia, stok ini menjadi modal penting untuk menjaga pasokan dan harga beras, terutama menjelang potensi dampak El Nino yang dapat memicu kekeringan dan menekan produksi pertanian.
Pemerintah, kata Rizal, juga menambah alokasi penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Bulog mendapat penugasan menyalurkan bantuan pangan pada Oktober, November, dan Desember kepada masyarakat sasaran.
“Kalau kita tidak punya stok beras, apa yang mau diberikan kepada masyarakat? Untung stok kita banyak. Ini penting untuk mengantisipasi El Nino dan musim paceklik,” katanya.
Keberhasilan menjaga pasokan dalam negeri, menurut Rizal, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar beras ke luar negeri. Ia menyebut Malaysia telah menjalin kontrak untuk memperoleh pasokan beras dari Indonesia, yang tindak lanjutnya masih memerlukan koordinasi dengan Bernas, lembaga pengelola beras Malaysia.
Bulog juga menjajaki peluang ekspor ke sejumlah negara lain. Sebelumnya, Indonesia telah mengirimkan beras sebagai bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Peluang ekspor ini, menurutnya, menjadi penanda perubahan posisi Indonesia dalam perdagangan beras internasional. Jika sebelumnya Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar besar bagi beras impor, kini produksi dalam negeri dinilai berpotensi memenuhi kebutuhan nasional sekaligus memasok negara lain. (bul)
