Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha menyebutkan, angka kemiskinan di Lombok Barat masih berada pada kisaran 11,6 persen atau kisaran puluhan ribu jiwa. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan langkah nyata, terutama melalui penguatan program pembangunan dan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.
“Angka kemiskinan kita masih berada pada kisaran 11,6 persen atau kisaran puluhan ribu jiwa. Karena itu pekerjaan rumah kita bersama yang memerlukan langkah nyata,” kata Wabup Nurul Adha, saat pelantikan anggota BPD, Senin (19/10/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan sekitar 18 ribu kepala keluarga yang belum memiliki klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk itu, Pemkab Lobar melalui Dinas Sosial terus melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan kondisi masyarakat tercatat secara akurat. Dalam hal ini, Wabup meminta kepala desa dan BPD memperkuat koordinasi dalam mengawasi proses pemutakhiran data melalui operator desa. Data yang akurat dinilai penting agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp300 ribu per bulan bagi operator desa guna mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam proses verifikasi dan validasi data.
“Pemerintah desa harus mengetahui kondisi masyarakat secara langsung, mulai dari perubahan status keluarga, masyarakat yang meninggal dunia, anak yatim, warga lanjut usia, hingga masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara teliti dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain persoalan kemiskinan, Wabup turut menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Lobar yang disebut mencapai sekitar 7.000 anak. Ia mengaku prihatin karena masih menemukan anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan saat melakukan kunjungan ke sejumlah desa.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari kepala desa, BPD, camat, dan seluruh perangkat daerah agar anak-anak yang tidak bersekolah dapat segera diidentifikasi dan memperoleh solusi.
“Saya berharap kepala desa dan BPD bersama-sama turun ke lapangan untuk menemukan akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Jika ada anak yang tidak sekolah, segera laporkan agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan solusi,” katanya.
Wabup menambahkan, persoalan stunting dan berbagai masalah sosial lainnya juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa dan BPD diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga proaktif mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, ia mendorong setiap desa untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan desa.
Ia berharap perangkat daerah dapat menyelaraskan program kerja dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa, sehingga perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, tepat guna, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada anggaran yang sia-sia. Program pemerintah harus didekatkan dengan kebutuhan dan potensi desa agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ungkapnya. (her)
