Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Komisi I mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak agar berjalan kondusif dan jujur adil (Jurdil). Saat ini, DPRD Lobar mengawal agar anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak direalisasikan.
Ketua Komisi I DPRD Lobar, Akhyar Rosidi menyampaikan, Komisi I memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkades, termasuk anggarannya. Anggaran Pikades dipastikan segera terealisasi setelah evaluasi provinsi.
“Kami kawal pelaksanaan Pilkades ini, karena Pilkades merupakan agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dipersiapkan dengan baik, termasuk dari sisi penganggaran,” tegas Politisi PKS itu, kemarin.
Pihaknya meminta kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk segera memberikan penjelasan mengenai penyebab belum cairnya anggaran tersebut. Sejauh mana evaluasi terhadap APBD perubahan yang saat ini masih berlangsung di provinsi.
Komisi I juga, sekaligus memastikan langkah konkret dan jadwal penyelesaiannya. Komisi I memastikan terus mendorong agar pemerintah daerah melakukan koordinasi secara intensif antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Komisi I akan meminta penjelasan resmi dari pihak terkait dan mendorong adanya kepastian penyelesaian agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kabid Tata Pemerintahan Desa DPMD Lobar, Hj. Napaah, S.ST., S.Keb.Bd., mengakui anggaran Pikades belum cair, tetapi perlu menunggu evaluasi APBD perubahan dari provinsi.
Diakui, panitia desa berharap agar direalisasikan untuk pelaksanaan tahapan. Namun, ia mengklaim, anggaran ini tidak sampai mengganggu pelaksanaan tahapan Pikades. Pihaknya juga membutuhkan untuk kegiatan Bimtek KPPS di 706 TPS 77 desa yang melaksanakan Pilkades serentak. (her/*)
